Oleh : Muhammad Abdulloh Hasyim dan Bintang Bintara/EQ

Editor : Hayfaza Nayottama

Layouter : Arasty Lyla R. dan Nabila Romanova/EQ

Pemilihan Umum 2024 telah usai, namun Indonesia masih berada di persimpangan jalan yang penting. Setelah perjalanan panjang 79 hari yang penuh gejolak, rakyat Indonesia kini menanti dengan harapan dan kekhawatiran yang sama besar. Berbagai pandangan dan interpretasi terhadap hasil yang sudah diumumkan oleh KPU, dan juga gugatan yang dilayangkan oleh pasangan 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu, bagaimana gambaran politik pasca pemilu ini membentuk arah demokrasi kita, apakah akan semakin kokoh atau justru terperosok dalam ketidakpastian? Terlepas dari hasil pemilu, yang harus diingat ialah stabilitas politik harus menjadi prioritas utama pasca pemilu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tanggal 15 Februari 20224 silam, tepat satu hari pasca pemilu dilaksanakan, ramai beredar bahwa terdapat wacana capres no urut 03 yang hendak mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki kecurangan selama proses Pemilu 2024. Hal tersebut sontak mendapat respon positif oleh kubu 01 untuk bersama-sama menggulirkan wacana hak angket di DPR. Kendati demikian, terdapat juga partai politik (parpol) yang dengan tegas menolak pengguliran wacana hak angket di DPR tersebut. Penolakan tersebut datang dari parpol koalisi kubu capres 02, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN. Jumat (8/3), Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono beranggapan bahwasanya pengguliran hak angket ini tidaklah krusial.

Di sisi lain, Tim Hukum kubu 03 menilai bahwasannya Putusan MK Nomor 90/PPU/-XXI/2023 mengenai batasan usia minimal Capres-Cawapres telah membuat kepercayaan publik runtuh terhadap kepastian hukum, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah dicampurkan oleh kepentingan politik tertentu. Selain itu, Tim Hukum kubu 03 juga menyinggung mengenai bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik, dan juga beranggapan bahwasannya Presiden telah melakukan nepotisme dengan diangkatnya Gibran sebagai cawapres 02. Ikut meramaikan gugatan, aksi demo penolakan hasil pemilu oleh pendukung kubu 01 dan kubu 03 terjadi di berbagai tempat. Beberapa diantaranya terjadi di depan gedung KPU Jakarta Pusat, kantor KPU Klaten, dan kawasan Nol Kilometer Kota Yogyakarta. Aksi pergerakan juga dilakukan dari kalangan mahasiswa dan dosen. Salah satunya adalah aksi bertajuk “Gejayan Memanggil” yang dilaksanakan pada Senin (12/2). Aksi yang diikuti kalangan mahasiswa dan dosen ini menyuarakan kritik penyelenggaraan pemilu, mulai dari keputusan MK, pelanggaran kode etik, hingga intervensi pemerintah dalam pelaksanaan pemilu (Daeng, 2024). 

Tak mau kalah, akademisi pun ikut menyuarakan kritik terhadap pemilu. Salah satu kritik terhadap pemilu disampaikan oleh dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (DPP Fisipol) UGM, Arya Budi, SIP., MAPS yang menyayangkan intervensi negara dalam pemilu.  “Untuk pemilu selanjutnya, negara harus menjadi penyelenggara saja. Jadi tidak terlibat jadi tim sukses dalam kontestasi,” ujarnya saat dimintai tanggapan mengenai refleksi pelaksanaan Pemilu 2024, Kamis (15/2) (Grehenson, 2024). Arya juga ikut menyuarakan kritik terkait dengan klientelisme dalam pemilu. Dalam sebuah seminar dengan tajuk “Sepekan Setelah Coblosan: Quo Vadis Demokrasi Indonesia?” yang diadakan oleh Election Corner Fisipol, Universitas Gadjah Mada (EC Fisipol UGM) pada Jum’at (23/2). Arya menyampaikan ada beberapa fenomena unik yang terjadi pada pemilu tahun ini, salah satunya adalah fakta bahwa suara Prabowo-Gibran memimpin jauh diatas pesaing-pesaingnya, tetapi nasib yang sama tidak berlaku untuk partai-partai pengusungnya. Keanehan inilah yang selanjutnya mengindikasikan adanya praktik vote buying dan klientelisme (Fisipol UGM, 2024). Meski begitu, beliau tetap memuji jalannya pemilu yang secara teknis berjalan cukup lancar dan kondusif.

Selain dari masyarakat dan akademisi domestik, media internasional juga ikut menyoroti pemilu di Indonesia. Mereka sudah mulai memberitakan pemilu di Indonesia sejak MK memutuskan soal batas usia cawapres Senin yang lalu (16/10/2023) hingga penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dengan ditolaknya gugatan pasangan capres-cawapres Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud senin lalu (22/4). Bahkan pemilu Indonesia menjadi salah satu tajuk utama pemberitaan internasional (Riswan, 2024). Associated Press (AP News), media dari Amerika Serikat, menyebut bahwa hasil Pemilu 2024 akan sangat berpengaruh pada masalah geopolitik global (Pratama, 2024).

Salah satu kritik yang dilontarkan media Internasional adalah terkait dengan pencalonan Gibran yang dianggap sebagai upaya pendirian dinasti Jokowi. Mengutip dari The Economist, upaya ini dikaitkan dengan berlanjutnya “Jokowinomics”, pembangunan ekonomi yang berfokus pada infrastruktur. Media asal Inggris tersebut sebelumnya pernah menyoroti latar belakang dari Prabowo di masa pemerintahan Orde Baru. Diantaranya, Prabowo diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Leste, penculikan lebih dari 20 aktivis pada penghujung pemerintahan Soeharto, dengan 13 diantaranya belum ditemukan sampai sekarang. Latar belakang inilah yang ditakutkan oleh media luar negeri akan berujung kepada kembali lestarinya otoritarianisme Soeharto.

Lantas dengan terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun kedepan, maka berbagai kebijakan yang telah diusulkan akan dilaksanakan. Sayangnya, para ahli tak hentinya memandang beberapa isu masalah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Salah satunya adalah terkait program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren yang dinilai memiliki banyak masalah. “Ini sasarannya juga tidak jelas, apakah mengatasi stunting, gizi buruk atau gizi lain”, ujar Ilham Akhsanu Ridlo, Ahli Kesehatan Masyarakat dari Universitas Airlangga. Belum lagi masalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibayang-bayangi masalah anggaran (Saragih, 2024).

Klaim klientelisme dan nepotisme pada pemerintahan baru menyebabkan kepercayaan masyarakat yang menurun dan berujung pada ketidakstabilan politik. Lebih lanjut, ini akan berimplikasi kepada penurunan Foreign Direct Investment (FDI) karena ketakutan akan risiko politik yang tinggi, seperti pengelolaan proyek pembangunan yang tidak efisien dan menjadi ladang korupsi. Padahal “Jokowinomics” tentu saja membutuhkan anggaran yang besar dengan salah satu sumbernya berasal dari investor, misalnya IKN yang 80% dananya dianggarkan dari investor (Taufan, 2023). Klientelisme dan nepotisme akan menyebabkan anggaran kacau, korupsi, dan semakin menjauhnya investor, yang akhirnya membuat program dan pembangunan pemerintah tidak bisa berjalan efektif. Jika dibiarkan demikian, konsep keberlanjutan yang selama ini terus digaungkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045-pun akan menjadi sekadar janji yang mengkhianati rakyat.

Referensi

Daeng, M. F. (2024, Februari 12). ”Gejayan Memanggil” Kembali Suarakan Keresahan Demokrasi. KOMPAS.id. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/12/gejayan-memanggil-kembali-suarakan-keresahan-demokrasi

Hakim, I. A. (2024, Februari 23). Media Asing Sorot Prabowo, Sebut AS Rela Lupakan Sejarah Kontroversial demi Kepentingan Strategis. KOMPAS.tv. https://www.kompas.tv/internasional/487506/media-asing-sorot-prabowo-sebut-as-rela-lupakan-sejarah-kontroversial-demi-kepentingan-strategis

Karmini, N. (2024, Februari 14). What’s at stake in Indonesia, which is choosing a president and some 20,000 other office holders. AP News. https://apnews.com/article/indonesia-presidential-legislative-election-explainer-ddcfd22da36645ed521c564421608405

Massa Aksi Tolak Hasil Pemilu 2024 Masih Bertahan di Gedung KPU. (2024, Maret 20). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240320221007-20-1076915/massa-aksi-tolak-hasil-pemilu-2024-masih-bertahan-di-gedung-kpu

Mulya, F. P. (2023, November 13). Prabowo angkat “Good Neighbor Policy” sebagai arah politik luar negeri. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/3820929/prabowo-angkat-good-neighbor-policy-sebagai-arah-politik-luar-negeri

Nurhasanah, E. (2022). Pengaruh Stabilitas Politik, Infrastruktur Telekomunikasi, dan Kebebasan Ekonomi Terhadap Arus Masuk Foreign Direct Investment (FDI): Studi Kasus di Negara ASEAN Plus Three (APT) Tahun 2002-2019. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 10(2).

Nurhasim, A., Lubis, A. M., Rahmitasari, H., Ramadhani, N. F., & Maqoma, R. I. (2024, Februari 14). Kelemahan pada 7 isu krusial membayangi kemenangan Prabowo-Gibran. The Conversation. http://theconversation.com/kelemahan-pada-7-isu-krusial-membayangi-kemenangan-prabowo-gibran-222272

Prabowo Subianto will be the next president of Indonesia. (2024, Mei 4). The Economist. https://economist.com/interactive/2024-indonesia-election-tracker

Pratama, R. L. (2024, Februari 13). Media Asing Soroti Pemilu 2024 RI, Singgung Hasil Penting Pemilu bagi Geopolitik Regional dan Dunia. KOMPAS.tv. https://www.kompas.tv/internasional/484868/media-asing-soroti-pemilu-2024-ri-singgung-hasil-penting-pemilu-bagi-geopolitik-regional-dan-dunia

Putri, V. K. (2024, Februari 13). Politik Gentong Babi: Pengertian dan Sejarahnya. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/skola/read/2024/02/13/080000069/politik-gentong-babi–pengertian-dan-sejarahnya

Ratusan Pendukung Anies-Ganjar Demo Tolak Pemilu Curang di Yogyakarta. (2024, Maret 2). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240301200747-617-1069457/ratusan-pendukung-anies-ganjar-demo-tolak-pemilu-curang-di-yogyakarta

Refleksi Pasca Pemilu 2024, Pakar UGM Sebut Klientelisme Jadi Variabel Penting. (2024, Februari 23). Fisipol UGM. https://fisipol.ugm.ac.id/refleksi-pasca-pemilu-2024-pakar-ugm-sebut-klientelisme-jadi-variabel-penting/

Riswan, K. K. (2024, Februari 14). Media internasional jadikan Pemilu Indonesia tajuk utama pemberitaan. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/3963615/media-internasional-jadikan-pemilu-indonesia-tajuk-utama-pemberitaan

Syauqi, A. H. (2024, Februari 28). Massa Demo di KPU Klaten, Tuntut Pilpres Ulang Tanpa Campur Tangan Jokowi. detikjateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-7215832/massa-demo-di-kpu-klaten-tuntut-pilpres-ulang-tanpa-campur-tangan-jokowi

Taufan, S. A. (2024, Mei 19). Gibran Ungkap Pembangunan IKN Hanya 20 Persen dari APBN, Sisanya Investasi Asing dan Dalam Negeri. Jawa Pos. https://www.jawapos.com/nasional/013647641/gibran-ungkap-pembangunan-ikn-hanya-20-persen-dari-apbn-sisanya-investasi-asing-dan-dalam-negeri 

The favourite in Indonesia’s presidential election has a sordid past. (2024, Januari 11). The Economist. https://www.economist.com/asia/2024/01/11/the-favourite-in-indonesias-presidential-election-has-a-sordid-past

The Guardian view on Indonesia’s elections: Prabowo’s win is dismal news for democracy. (2024, Februari 15). The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/15/the-guardian-view-on-indonesias-elections-prabowos-win-is-dismal-news-for-democracy