WartaEQ | Mengungkap Fakta Lewat Aksara

Debat Cawapres: Mengarahkan Kebijakan Ekonomi Politik Melalui Evaluasi Program Kerja dan Pengetahuan Paslon

Oleh : Gigih Candra Ghufroni & Orie Priscylla Mapeda Lumala/EQ
Editor: Hayfaza Nayottama
Layouter: Naelufara/EQ

Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, suasana politik semakin menghangat. Pertarungan dari ketiga pasangan calon (paslon) dalam memaparkan visi dan misinya mendapat ujian keabsahan, baik melalui diskursus publik dan tentunya pada ajang Debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ajang debat menjadi salah salah satu momen untuk memaparkan argumen dan ide-ide ketiga paslon. Pemilu kali ini akan menjadi pertama kalinya pemilih terbanyak didominasi oleh generasi Z dan milenial. Generasi milenial yang lahir pada tahun 1981-1996 menjadi pemegang suara sebanyak 33%. Sementara, generasi Z yang terhitung lahir tahun 1997-2012 akan memegang peranan dalam Pemilu sebanyak 23% (Setiawati, 2023). 

Dalam konteks Pemilu 2024, gagasan tiap paslon menjadi penentu dalam memenangkan hati pemilih. Para calon presiden dan wakil presiden bersaing untuk meraih dukungan publik dengan merinci visi, misi, dan rencana kerja mereka. Di tengah ketegangan dan antusiasme masyarakat, setiap kampanye membawa berbagai isu yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga negara. Selain itu, penting bagi setiap paslon untuk memberikan pemaparan gagasan yang menarik bagi anak muda. Anak muda menjadi agen perubahan yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk arah masa depan bangsa.

Debat antara calon wakil presiden merupakan momen krusial yang mempertemukan ide, visi, dan janji dari para calon. Berdasarkan laporan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, sebanyak 46,9% responden menonton debat perdana Pilpres. Survei LSI Denny JA menunjukkan, mayoritas atau 74,6% responden mengaku tidak mengubah capres-cawapres pilihannya setelah menyaksikan debat kedua pada 7 Januari 2024 lalu. Sementara, ada 18,5% responden yang mengubah arah pilihannya seusai menyaksikan debat beberapa minggu lalu (Muhamad, 2024). Seiring intensitas kompetisi politik, seringkali para capres dan cawapres menyampaikan pernyataan yang menjadi sorotan masyarakat. Meskipun debat ini menjadi panggung penting untuk memperkenalkan visi dan rencana aksi mereka, risiko blunder atau kesalahan data dapat timbul, sehingga memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Setiap pernyataan yang diucapkan para calon menjadi pernyataan dan janji politik yang mencerdaskan serta memberikan gambaran arah kebijakan, berlandaskan informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Jumat (22/12), tiga calon wakil presiden 2024 yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD  beradu gagasan dalam debat kedua. Tema pembahasan debat kali ini adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), infrastruktur, dan perkotaan. Tema debat ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam menguraikan visi, misi, dan tujuan yang akan menjadi pilar utama bagi pembangunan perekonomian Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, penting untuk menggali kebenaran di balik setiap pernyataan yang disampaikan oleh para calon wakil presiden, mengingat dampak besar yang akan dimilikinya terhadap arah pembangunan negara.

Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi perdebatan panas dalam debat Pilpres kedua. Gibran menyebutkan bahwa anggaran IKN tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBN, namun hanya 20% APBN. Sisanya adalah investasi dari pihak swasta dan dari luar negeri. Tanggapan oleh Mahfud MD, tidak ada satupun investor yang masuk untuk anggaran IKN. Faktanya, pembiayaan dari APBN ditetapkan sebesar 89,4 triliun (19,18%) dari total dana yang dibutuhkan. Kemudian kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan swasta ditargetkan sebesar Rp253,4 triliun, sementara BUMN dan BUMD sebesar Rp123,2 triliun (Saputra, 2023). Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa investor asing yang masuk bermitra dengan investor lokal untuk menanamkan modal dalam proyek-proyek pembangunan IKN (BBC News, 2023).

Dalam pembahasan mengenai perkotaan, Muhaimin atau kerap disapa Cak Imin berbicara bahwa pembangunan kota harus merata. “Minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya.” ucap Cak Imin. Di akhir sisi pembahasan, Cak Imin memperjelas perkataan tadi, bahwa yang seperti DKI Jakarta itu memiliki standar upaya seperti Jakarta. Kota-kota potensial yang bisa disentuh dengan beberapa anggaran, seperti Pontianak hanya Rp1 triliun per tahun. Namun, hal ini mendapatkan banyak perbincangan. Pengamat tata kota dan infrastruktur, Yayat Supriatna, mempertanyakan ide ini. Menurutnya, hal ini seperti mimpi, sebab kapasitas fiskal setiap daerah sangat berbeda. Kota-kota masih setengah mandiri dari sisi keuangan. Ini berarti bahwa kebanyakan sumber daya keuangan untuk kegiatan kota-kota masih harus didanai oleh pemerintah pusat. Akibatnya, belanja daerah untuk infrastruktur fisik hanya 20 atau 30 persen dari APBD, sisanya untuk pembiayaan operasional pemerintah (BBC News, 2023).

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai ada tiga hal utama yang harus disiapkan jika ingin membangun 40 kota selevel Jakarta. Tiga hal itu merupakan perencanaan kota yang matang, pembangunan yang berkelanjutan, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Pemerintah harus menjamin bahwa pembangunannya tidak mengandalkan APBN atau APBD (Huda, 2023).

Pada debat cawapres ini, terdapat pula peranan setiap paslon terhadap kebijakan fiskal dan moneter, yang tentu saja dapat memberikan gambaran vital kebijakan ekonomi, kepada masyarakat 5 tahun kedepan. Terkait kebijakan fiskal, setiap paslon memiliki strategi dalam hal pajak. Paslon 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memiliki program untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4% (2022) menjadi 13%-16% (2029), dan juga memaksimalkan tax holiday dan tax allowance untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan mengurangi risiko fiskal. Kemudian, paslon 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki program untuk menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak. Sedangkan paslon 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memiliki program untuk memberikan intensif perpajakan kepada usaha start up, serta insentif perpajakan untuk Papua (Purwanto, 2023).

Banyaknya argumen yang dikeluarkan oleh setiap paslon menuai berbagai respon di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 56,2% masyarakat berpendapat bahwa Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang tampil terbaik saat debat, kemudian disusul Mahfud MD 24,2%, kemudian Muhaimin Iskandar sebanyak 12,3%, dan responden yang tidak menjawab sebesar 7,3%. Selain itu, diadakan pula surveI terhadap program kerja cawapres dan memperoleh hasil 42,9% yang menyatakan Gibran sebagai cawapres dengan program kerja terbaik, lalu disusul Mahfud 25,3%, dan terakhir Muhaimin 19,7%, lalu 12% responden tidak menjawab (Zaman, 2023).

Berdasarkan analisis Drone Emprit terkait Social Network pada platform sosial media X, tertera bahwa sebelum debat, volume dan trend percakapan dari calon nomor 2 Gibran Rakabuming Raka, sudah lebih tinggi daripada kedua calon lainnya. Bahkan selama debat berlangsung calon nomor 2 tetap lebih tinggi, kemudian disusul oleh calon nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar, lalu diikuti oleh calon nomor 3, Mahfud MD (Fahmi, 2023). Kita dapat melihat dalam analisis sentimen pada platform sosial media X, dikatakan bahwa paslon nomor 1, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, memperoleh sentimen positif tertinggi yaitu 81%, dan sentimen negatif 14%, serta sebanyak 5% memilih netral. Sedangkan paslon nomor 2, Gibran Rakabuming Raka, memperoleh sentimen negatif tertinggi yaitu 39%, dan sentimen positif sebesar 55%, dan 6% memilih netral. Terakhir, paslon nomor 3, yaitu Mahfud MD memperoleh sentimen positif yang cukup tinggi yaitu 76%, sentimen negatif 13%, dan 11% memilih netral. 

Meskipun volume percakapan mengenai paslon nomor 2 yaitu Gibran menduduki peringkat tertinggi, namun sentimennya banyak mengarah ke negatif. Hal ini tidak terlepas dari media sosial yang ditengarai banyak buzzer. Reputasi buzzer politik makin melonjak tatkala jasa mereka dipakai ‘’habis-habisan’’ oleh elite politik yang hendak mendongkrak popularitas, elektabilitas, dan kredibilitasnya di mata publik. Tak hanya elite politik, partai politik pun turut menunggangi jasa mereka. Dengan manuver ekspansif-efektif, buzzer layaknya tampil sebagai sukarelawan politik yang hadir dengan cara berpolitik alternatif di tengah stagnannya kredibilitas partai politik di mata publik (Randjang, 2020).

Debat kedua ini menunjukkan bahwa ketiga paslon memiliki tendensi arah kebijakan ekonomi yang berbeda. Masyarakat dapat menilai kualitas paslon dari pernyataan yang dikeluarkan saat debat, dan memanfaatkan platform media sosial sebagai wadah untuk berdiskusi. Melalui platform media sosial, dapat dilihat bahwa volume pembicaraan tidak berbanding lurus dengan positif atau negatifnya sentimen. Dalam hal ini capres cawapres perlu lebih substantif dan akurat dalam memberikan statement agar sesuai marwah ajang debat KPU yakni mencerdaskan serta memberikan gambaran jelas terkait kondisi ekonomi di Indonesia. Dengan adanya media sosial yang menyediakan fact check dan pendapat para ahli, kita sebagai masyarakat harus semakin bijak dalam memilih calon pemimpin Indonesia, terlebih pemilih yang didominasi anak muda harusnya bisa menebarkan kultur positif untuk memvalidasi data dan menilai pernyataan dengan bijak.

Referensi

BBC News. (2023, September 5). Pemilih muda, politik dinasti, dan potensi polarisasi – Hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Pemilu 2024. BBC. Retrieved February 2, 2024, from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66531834

BBC News. (2023, December 21). IKN Nusantara: Jokowi klaim sudah ada investor asing, namun dianggap sepi investor – Bagaimana nasib IKN dan apa dampaknya pada APBN? BBC. Retrieved January 26, 2024, from https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxe4y48jz5yo

BBC News. (2023, December 22). Debat cawapres 2024: Adu gagasan soal ekonomi, perdagangan, infrastruktur dan IKN Nusantara – Apa janji Gibran, Muhaimin, Mahfud, dan apa saja yang luput dalam debat? BBC. Retrieved January 26, 2024, from https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0dnxn436wo

Huda, L. (2023, December 26). Soal Gagasan Bangun 40 Kota Selevel Jakarta, Pakar: Sebenarnya Sudah Ada Rencana 10 Wilayah, tapi.. Halaman all – Kompas.com. Megapolitan – KOMPAS.com. Retrieved January 28, 2024, from https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/26/08150081/soal-gagasan-bangun-40-kota-selevel-jakarta-pakar–sebenarnya-sudah-ada?page=all#page2

Muhamad, N. (2024, January 19). LSI Denny JA: Mayoritas Warga Tak Ubah Pilihannya Setelah Nonton Debat Pilpres 2024. Databoks. Retrieved February 9, 2024, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/19/lsi-denny-ja-mayoritas-warga-tak-ubah-pilihannya-setelah-nonton-debat-pilpres-2024

Purwanto, A. (2023, December 12). Menakar Arah Kebijakan Pajak Para Calon Pemimpin Indonesia. Kompas.id. Retrieved February 9, 2024, from https://www.kompas.id/baca/riset/2023/12/12/menakar-arah-kebijakan-pajak-para-calon-pemimpin-indonesia

Randjang, P. (2020, October 14). Kampanye Digital dan Buzzer Politik. The Columnist. Retrieved February 10, 2024, from https://thecolumnist.id/artikel/kampanye-digital-dan-buzzer-politik-1226

Saputra, D. (2023, December 22). CEK FAKTA: Gibran Sebut Dana Pembangunan IKN dari APBN Hanya 20%, Ini Faktanya. Kabar24. Retrieved January 26, 2024, from https://kabar24.bisnis.com/read/20231222/621/1726583/cek-fakta-gibran-sebut-dana-pembangunan-ikn-dari-apbn-hanya-20-ini-faktanya

Setiawati, S. (2023, December 5). Gen Z-Milenial Wajib Bangga! Anda Jadi Penentu Next Presiden. CNBC Indonesia. Retrieved February 6, 2024, from https://www.cnbcindonesia.com/research/20231204154618-128-494398/gen-z-milenial-wajib-bangga-anda-jadi-penentu-next-presiden

Zaman, M. I. (2023, December 27). Temuan Survei Indikator Politik soal Pendapat Publik tentang Debat Cawapres. NU Online. Retrieved February 11, 2024, from https://www.nu.or.id/nasional/temuan-survei-indikator-politik-soal-pendapat-publik-tentang-debat-cawapres-proie

Solverwp- WordPress Theme and Plugin