Oleh: Ahmad Nurazky Ajri
Ilustrasi Oleh: Theresa Arween F
Belakangan ini, isu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat menjadi topik yang sering dibahas. Dengan banyaknya media yang memberitakan topik ini menimbulkan berbagai perspektif di masyarakat. Tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu peristiwa yang memperkeruh pandangan masyarakat terutama terhadap kinerja Federasi Sepak Bola, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kepolisian. Masyarakat mulai merasa terasing dan menilai bahwa bahwa aparat telah gagal mengayomi masyarakat. Lalu, evaluasi dan solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat untuk menangani masalah ini? Topik ini tentunya menarik untuk diulas lebih dalam.
Pandangan buruk masyarakat terhadap aparat bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Banyak keluhan yang sudah disampaikan masyarakat mulai dari media sosial hingga melalui aksi demonstrasi. Keluhan ini juga disampaikan oleh Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), dalam wawancaranya di Apa Kabar Indonesia. Teguh mengeluhkan tentang banyaknya oknum di kalangan aparat yang membuat masyarakat kian resah. Menurutnya, kepolisian harus bertindak etis dan menjaga citra sebagai penegak hukum. Kejadian oleh oknum polisi seperti yang terjadi di Kanjuruhan sangat tidak mencerminkan aparat penegak hukum. Teguh juga merasa bingung mengapa masih banyak ditemukan oknum yang ada di dalam lingkup aparat. “Kepolisian harus menjaga citranya di masyarakat karena dia adalah penegak hukum. Ibarat membawa kapal yang mengarungi lautan, kapal ini tidak boleh karam ditengah-tengah laut.” ujar teguh.
Perkembangan media dan teknologi informasi pada dasarnya juga turut memengaruhi penilaian serta pandangan masyarakat terhadap aparat. Pengaruh ini membawa perspektif tentang bagaimana masyarakat memandang aparat sebagai pihak pengamanan dan pemerintah sebagai regulator. Dalam wawancara bersama Arga Pribadi Imawan, dosen sekaligus pengamat sosial-politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), disebutkan bahwa media dan teknologi informasi merupakan faktor utama yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap aparat. “Media sosial menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap penilaian masyarakat. Pada ruang digital, masyarakat mendapatkan ruang partisipasi terhadap aspek pemerintahan. Bentuk aktivitas inilah yang disebut sebagai demokrasi digital” ujar Arga.
Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui revolusi sistem kinerja institusi hingga pembentukan tim independen. Namun, apakah upaya yang dilakukan bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut? Tentunya semua upaya yang dilakukan aparat untuk mengungkap fakta bisa menjadi suatu solusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Menurut Arga, tindakan pemerintah saat ini sudah strategis, tetapi yang hilang adalah interaksi antar kelembagaan. “Untuk mengembalikan kepercayaan yang ada di masyarakat, semua langkah yang telah diterapkan (pemerintah termasuk federasi) sudah strategis, tetapi yang kurang adalah interaksi antar institusi, interaksi yang kurang bisa memicu kesalahpahaman” ungkapnya.
Akibat lunturnya kepercayaan masyarakat, maka diperlukan suatu evaluasi agar situasi tidak semakin memburuk. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh pihak manapun yang ingin berkontribusi dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat harus kritis dan tanggap mengenai apa yang dilakukan baik pemerintah dan aparat, sedangkan pemerintah dan aparat harus membuat suatu aksi yang bisa memunculkan kepercayaan kepada mereka. Sebagai penutup, Arga berpesan bahwa aparat harus mencari titik terang agar melahirkan suatu trust atau kepercayaan baru yang dapat mengarahkan pada suatu efektivitas pemerintahan. “Harapannya kedua lembaga ini (pemerintah dan aparat) bisa mendapatkan suatu titik temu kesepahaman yang sama. Ketika hal tersebut sudah tercapai, maka berimplikasi terhadap peningkatan trust di masyarakat. Jika keduanya sudah terwujud, maka dampak positif terjadi kepada efektivitas dan kinerja pemerintahan pada masa sekarang dan kedepannya” pungkasnya.
Isu kepercayaan ini tentunya menjadi tantangan besar bagi aparat untuk memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Bagi pemerintah, kepercayaan menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan sistem kenegaraan sedangkan bagi aparat kepercayaan menjadi suatu suntikan moral untuk senantiasa mengayomi masyarakat. Isu kepercayaan yang terlalu lama dibiarkan akan membuat keadaan semakin memburuk. Bagaimanapun juga, legitimasi dari pemerintah bisa berada dalam bahaya jika sebagian besar masyarakat tidak memercayai pemerintahnya untuk jangka waktu yang lama. Hal tersebut akan mengarah pada disfungsi hukum karena tidak ada lagi masyarakat yang mematuhi atau bahkan hilangnya demokrasi di suatu negara.
Referensi
Apa Kabar Indonesia. 2022. Betapa Sulitnya Mencari Polisi yang Baik. Diakses pada 28 Oktober https://youtu.be/VYKaFdK8dY0
Swasananny, Winatuning. 2014. MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PARLEMEN: Pengalaman Indonesia. Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses pada 28 oktober https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Knowledge-Management-Pengembalian-Kepercayaan-Publik-terhadap-Parlemen-1502108464.pdf
Aditya, Nicholas. 2022. Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polri Turun Tajam. Kompas. Diakses pada 28 oktober 2022 https://nasional.kompas.com/read/2022/08/26/11105081/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-polri-turun-tajam
