Subsidi BBM Dipangkas, Beban Siapa yang Bertambah?
Penulis: Theresa Martha Manalu/EQ, Alvis Anjabie/EQ
Editor: Virginia Monica
Layout: Ambar Tri Hapsari/EQ
“Negara yang sehat tidak diukur dari seberapa penuh kasnya, tapi dari seberapa mampu ia melindungi mereka yang paling rentan di masa sulit.”
Eskalasi geopolitik di Timur Tengah telah melambungkan harga minyak mentah Indonesia hingga mencapai angka US$ 114.54 per barel per April 2026, jauh dari syarat UU APBN sebesar US$ 70 per barel. Tekanan ini mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas kuota Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan Solar sebesar 6,28% dan 2,32%. Pemerintah beralasan langkah ini ditempuh untuk menekan beban fiskal. Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan: apakah kesehatan fiskal harus dibayar dengan melemahnya daya tahan masyarakat rentan?
Secara makroekonomi, disiplin fiskal kerap dipertahankan demi menjaga peringkat utang negara (sovereign credit rating) di mata investor asing dan mencegah terjadinya capital outflow. Salah satunya adalah dengan menjaga defisit APBN di kisaran 3%. Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 yang lahir dari reformasi pascakrisis 1998, meski sempat dilonggarkan hingga menembus batas 6% pada masa Covid-19. Namun, upaya menjaga batas aman tersebut mengalami distorsi di tengah melonjaknya harga minyak akibat perang Amerika Serikat-Iran.
Pengurangan kuota subsidi patut dipertanyakan ketika masih banyak alokasi anggaran yang belum efisien. Muhammad Nabil Arzyan, akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengkaji apakah setiap program sudah mencapai objektif yang diharapkan. “Proporsi cicilan dan pengelolaan utang kita cukup besar, sehingga dalam hal ini discretionary spending kita tidak banyak ruang,” ujar Nabil.
Jika merujuk kepada data Kementerian Keuangan dalam laporan Tempo (2022), pemanfaatan subsidi saat ini didominasi oleh rumah tangga golongan mampu, yakni menyerap 95% porsi Solar dan 80% konsumsi Pertalite. Namun, alih-alih mematangkan sistem distribusi yang lebih tepat sasaran, langkah yang diambil pemerintah justru sekedar mengurangi kuota subsidi. “Para ekonom juga sepakat bahwa jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), lebih diperlukan untuk mengompensasi kelas menengah dan bawah yang terdampak,” jelas Nabil.
Pemotongan kuota BBM tidak bisa dilakukan secara gegabah. Memangkas kuota tanpa membangun mekanisme distribusi subsidi yang presisi sama saja dengan mencabut jaring pengaman sebelum penggantinya terpasang. Mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah captive drivers, mereka yang tidak bisa beralih ke transportasi publik yang belum terintegrasi. UMKM yang bergantung pada solar bersubsidi, petani yang memompa irigasi, dan nelayan yang melaut tidak memiliki opsi substitusi.
Tekanan domestik kian berat akibat transmisi biaya logistik global. Laporan USDA-ERS (2023) mencatat bahwa di negara berkembang, lonjakan biaya energi berdampak langsung pada inflasi pangan. Saat harga bahan pokok naik, keluarga prasejahtera cenderung mengurangi protein esensial, sehingga risiko stunting meningkat. Dalam konteks ini, kebijakan energi yang meleset bukan sekadar masalah fiskal, melainkan ancaman terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang.
Sayangnya, respons mitigasi pemerintah saat ini, seperti pembatasan pembelian via MyPertamina, Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga penyesuaian frekuensi MBG, tidak menyentuh akar persoalan. Media Wahyudi Askar dari CELIOS menilai WFH ASN sebagai gimmick yang tidak berdampak struktural. Padahal, permasalahan inefisiensi alokasi anggaran belanja pemerintah belum tersentuh
Di sisi lain, disiplin fiskal yang digembar-gemborkan untuk menjaga defisit 3% terasa tebang pilih. Subsidi publik mengalami efisiensi, sedangkan kebocoran anggaran internal seperti tumpang tindih proyek pengadaan tidak digubris. Pemerintah pun menutup mata pada potensi penerimaan negara yang diakibatkan oleh meroketnya harga minyak mentah global. Sektor komoditas ekstraktif seperti Crude Palm Oil (CPO) justru meraup keuntungan luar biasa (windfall profit) tanpa konsekuensi.
Selama belanja negara masih mengalir deras ke pos-pos yang tidak produktif, memangkas subsidi sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Maka, solusinya harus berdimensi ganda: memperluas basis penerimaan, misalnya melalui pajak kekayaan atau optimalisasi pajak sektor ekstraktif yang menikmati kenaikan harga komoditas, sekaligus memastikan setiap rupiah belanja tidak bocor ke alokasi yang tidak tepat sasaran. Subsidi berbasis komoditas yang terbukti meleset perlu ditransformasi menjadi bantuan langsung by name by address dengan dukungan data kemiskinan yang akurat.
Maka, fokus dalam setiap rapat kabinet perlu bergeser. Pertanyaan utamanya bukan lagi tentang "apakah defisit kita masih di bawah 3%?", melainkan "apakah keputusan ini akan mengancam kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya?" Pada akhirnya, pemangkasan kuota subsidi BBM bukan semata-mata sebagai langkah teknis untuk menjaga kesehatan fiskal. Disiplin anggaran memang penting di tengah tekanan harga minyak global, tetapi tidak boleh dilakukan dengan memindahkan beban secara tidak proporsional kepada masyarakat rentan. Bagaimanapun juga, kepentingan rakyat harus selalu berada di atas segala hitungan teknis keuangan negara.
Referensi
Arzyan, M. N. (2025). Wawancara mengenai dampak fiskal pemangkasan subsidi BBM [Wawancara pribadi]. FEB, Universitas Gadjah Mada.
Rachman, A. (2022, Agustus 30). BPH Migas beberkan penyebab utama BBM subsidi salah sasaran. Apa itu? https://www.tempo.co/ekonomi/bph-migas-beberkan-penyebab-utama-bbm-subsidi-salah-sasaran-apa-itu--298658
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2016). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40762/uu-no-17-tahun-2003
Trading Economics. (2026). Minyak mentah Brent - Harga - Grafik - Data Historis - Berita. https://id.tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
