Di Balik Klaim Swasembada Pangan

Penulis: Anandito Zaka Hermawan/EQ

Editor: Rifaldi Pratama Siboro/EQ

Layouter: Amalia Hasna/EQ & Najwa Khairunnisa/EQ

Pendahuluan

Prabowo Subianto mengklaim bahwa Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 2025 dengan capaian produksi beras tertinggi di sepanjang satu tahun pemerintahannya (BRMP TAS, 2026). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tidak ada definisi spesifik mengenai swasembada pangan (Hanafi, 2026). Sementara itu, Food and Agriculture Organization (FAO), mendefinisikan swasembada pangan sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri (Frogs Indonesia, 2025). Namun, klaim tersebut memunculkan sebuah pertanyaan mendasar: apakah peningkatan produksi beras semata cukup untuk menyatakan bahwa Indonesia benar-benar mengalami swasembada pangan? 

Swasembada Pangan Beras

Indonesia mencatat pencapaian penting dalam pembangunan nasional melalui keberhasilan mencapai swasembada pangan pada tahun 2025. Pencapaian ini diraih lebih cepat dari target pemerintah, yakni hanya dalam satu tahun dari rencana awal selama empat tahun (Setkab, 2026). Produksi beras nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau sekitar 13,36% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menghasilkan surplus sebesar 3,52 juta ton (Setkab, 2026). Secara substantif, klaim tersebut hanya merujuk pada satu komoditas, yaitu beras. Oleh karena itu, klaim tersebut tidak dapat digunakan untuk mewakili kondisi kemandirian pangan secara keseluruhan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras konsumsi pada tahun 2025 (Metro TV News, 2025). Keputusan tersebut didukung oleh ketersediaan cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yang telah mencapai sekitar 3,8 juta ton di gudang penyimpanan, bahkan sempat menyentuh angka 4,2 juta ton sebagai level tertinggi dalam sejarah pengelolaan pangan nasional (Metro TV News, 2025; Setkab, 2026). Namun, pada kenyataannya, Indonesia bukan pertama kali tidak mengimpor beras, terkhususnya beras konsumsi, pada tahun 2025, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Data impor beras Indonesia menunjukkan fase stabil pada 2019—2022 bahkan volume impor relatif rendah, yaitu sekitar 300—450 ribu ton serta didominasi beras khusus dan industri (BPS Indonesia, 2025; BBC Indonesia, 2026a). Terjadinya lonjakan pada tahun 2023—2024 ketika impor meningkat drastis hingga 3,06 juta ton dan mencapai puncak 4,52 juta ton (BBC Indonesia, 2026a). Pada tahun 2025, Indonesia kembali ke volume impor relatif rendah dengan mayoritas impor beras khusus dan industri (BBC Indonesia, 2026a).

Kepastian bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras konsumsi pada tahun 2026 kembali ditegaskan oleh Kepala Badan Pangan Nasional yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Badan Pangan Nasional, 2026). Andi menyampaikan bahwa Indonesia telah menghentikan impor beras konsumsi sejak tahun 2025 (Badan Pangan Nasional, 2026). Keberhasilan dengan memulai tahun pertama tanpa impor beras tersebut secara implisit membentuk persepsi seolah-olah kebijakan tidak mengimpor merupakan fenomena yang sepenuhnya baru.

Pada faktanya, Indonesia melakukan impor beras khususnya beras konsumsi hanya saat situasi darurat tertentu. Impor beras konsumsi yang dilakukan selama sepuluh tahun terakhir dilakukan saat dampak fenomena El Nino pada periode 2023—2024 serta pada tahun 2018 ketika terdapat kekhawatiran terhadap musim kemarau panjang (Badan Pangan Nasional, 2024; Mutiara, 2023). Di luar kondisi tersebut, impor yang dilakukan umumnya terbatas pada beras khusus dan beras untuk kebutuhan industri karena produksi dalam negeri mencukupi untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri (BBC Indonesia, 2026a). 

Peningkatan Produksi Padi dengan Peningkatan Luas Lahan

Produksi padi pada tahun 2025 memang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penyebab kenaikan produksi padi ini adalah kenaikan lahan panen yang terjadi selama satu tahun pemerintahan era pemerintahan Prabowo Subianto. Peningkatan tahun 2025 produksi padi sebesar 13,29% atau 7.664.374,35 ton dengan diiringi peningkatan luas panen yang juga meningkat sebesar 11,68% atau 1.273.864,64 hektare, sebagaimana terlihat pada Gambar 2 (BPS, 2025; BPS, 2026a; BPS, 2026b). Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui perluasan lahan secara masif dengan target mencapai 480 ribu hektare hingga akhir tahun 2026 (Komdigi, 2025).

Prabowo juga menegaskan bahwa ekspansi lahan pertanian merupakan kebutuhan mendesak akibat tingginya alih fungsi lahan produktif yang menyebabkan penyusutan sawah hingga hampir 100 ribu hektare per tahun (Komdigi, 2025). Selama periode 2018 hingga 2024, lahan padi bahkan mengalami penurunan sebesar 1.331.799,08 hektare atau 13,25% yang diikuti oleh penurunan produksi padi sebesar 6.057.806,78 ton atau 11,39% pada periode yang sama, sebagaimana tertera pada Gambar 2 (BPS, 2025; BPS, 2026a; BPS, 2026b). Hal ini terutama dikarenakan alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri (Komdigi, 2025).

Ekspansi Lahan atas Nama Pangan: Deforestasi dan Militerisasi di Tahun Pertama Prabowo Subianto

Selain itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengungkapkan rencana ambisius pemerintah untuk mengalokasikan sekitar 20 juta hektar lahan guna mendukung pengembangan sektor pangan dan energi (Kompas TV, 2025). Namun, Menteri Kehutanan disini tidak transparan dalam memberikan kejelasan mengenai dimana saja pembukaan lahan ini, yang disebut telah diidentifikasi untuk kebutuhan pangan, energi, dan air (Greenpeace Indonesia, 2025). Kurangnya transparansi dalam kebijakan pemerintah berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dengan dalih ekspansi lahan yang dibangun atas nama pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan serta terganggunya tatanan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Salah satu proyek pembukaan lahan yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto adalah satu juta hektar lahan sawah di Papua Selatan (Purnomo, 2025). Permintaannya kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dengan tujuan menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat produksi beras terbesar sekaligus lumbung pangan dunia (Purnomo, 2025). Proyek ini adalah bagian dari Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate seluas dua juta hektare di Merauke, Papua Selatan yang mencakup tiga program utama. Salah satu bagian dari proyek ini adalah program pencetakan sawah baru seluas satu juta hektare yang dikelola Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian (BBC Indonesia, 2024). 

Proyek PSN ini memiliki dampak bagi masyarakat maupun alam di sekitarnya. Dalam jangka pendek, proyek PSN ini berisiko memicu konflik pemindahan paksa karena adanya perampasan lahan. Sementara, dalam jangka panjang, proyek ini dapat menyebabkan keterputusan masyarakat adat dari ruang ekologis yang menjadi sumber utama kehidupan mereka dan kerusakan jutaan hektar ekosistem penting, sebagaimana termuat pada Gambar 3 (BBC Indonesia, 2024). Selain itu, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi masyarakat adat terkait potensi perampasan ruang hidup dengan adanya kehadiran aparat TNI yang dianggap menekan (BBC Indonesia, 2024).

Selain itu, program ekspansi lahan untuk dijadikan lumbung pangan tidak hanya terjadi di wilayah Papua. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang tergabung dalam Satgas Swasembada Pangan di wilayah Kalimantan juga menjalankan program cetak sawah di Kabupaten Kapuas dengan target seluas 50.350 hektar (TNI AD, 2025). Program perluasan lahan tanpa adanya transparansi pembukaan lahan ini, tentunya dapat menimbulkan konsekuensi dengan kerusakan ekologis, salah satunya deforestasi.

Berdasarkan riset oleh Auriga Nusantara (2025), luas hutan yang hilang sepanjang tahun 2025 mencapai 433.751 hektare atau hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama periode satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto, setiap pulau besar di Indonesia diwarnai dengan peningkatan deforestasi dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana pada Gambar 4 (Auriga Nusantara, 2025). Ketua Yayasan Auriga Nusantara, Timer Manurung, menyatakan bahwa deforestasi terjadi secara terencana melalui berbagai program pemerintah yang mencerminkan rendahnya kepedulian pemerintahan Prabowo Subianto terhadap lingkungan (BBC Indonesia, 2026b).

Ancaman Surplus Beras dari Keberadaan El Nino

Rendahnya program-program yang peduli terhadap lingkungan di era Prabowo Subianto, seperti deforestasi tentunya mempunyai dampak. Peran hutan begitu penting dalam menghadapi krisis lingkungan karena mampu menyerap karbon, menjaga kestabilan iklim, serta mengatur siklus air untuk mencegah kekeringan dan bencana seperti banjir maupun longsor (IEC, 2025). Deforestasi yang terus berlangsung dapat memperparah dampak fenomena El Nino karena menghilangkan tutupan hutan yang seharusnya menjaga kelembapan dan kestabilan iklim regional. Fenomena El Nino tidak hanya memicu kekeringan berkepanjangan, tetapi juga akan menurunkan ketersediaan air sehingga adanya keberadaan hutan penting untuk pengairan pertanian itu sendiri (Humas KSDAE, 2023). 

Beberapa kali penurunan produksi padi domestik erat kaitannya dengan gangguan alam, seperti fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia. Secara historis, fenomena El Nino 1997 hingga 1998 menurunkan produksi padi sekitar 3,6% dibandingkan 1997 dan hingga 6% dibandingkan 1996 (Walhi, 2026). Dampaknya tidak hanya pada penurunan output, tetapi juga memicu kenaikan harga pangan yang memperparah krisis ekonomi nasional saat itu (Walhi, 2026). Sementara itu, El Nino 2023 hingga 2024 menyebabkan produksi beras pada periode Januari April menyusut sekitar 2,28 juta ton, atau turun 17,52% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Walhi, 2026). 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi bahwa Indonesia pada tahun 2026 akan menghadapi fenomena El Nino dengan intensitas kuat atau yang kerap disebut “Godzilla”, yaitu kondisi pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuator yang dapat menurunkan curah hujan di Indonesia (Rizky, 2026). Fenomena ini memicu anomali iklim yang signifikan sehingga berpotensi memperpanjang dan memperparah musim kemarau, khususnya di wilayah barat dan selatan Indonesia (Rizky, 2026). Dengan melihat pola historis tersebut, potensi terjadinya kembali penurunan produksi padi di tahun 2026 tetap terbuka.

Solusi dengan Peningkatan Produktivitas Pertanian di Indonesia

Solusi yang lebih efisien alih-alih dengan ekspansi lahan besar-besaran dan mengorbankan alam adalah dengan meningkatkan produktivitas padi per luas lahan. Hal ini perlu untuk ditingkatkan karena produktivitas lahan padi di Indonesia masih relatif rendah, meskipun Indonesia mendapatkan title produsen beras terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan Bangladesh menurut FAO (Ashfiya, 2026). Indonesia tercatat hanya berada di peringkat ke-36 di dunia dalam produktivitas padi per hektare dengan produktivitas sekitar 4,68 MT/ha, sebagaimana pada Gambar 5 (FAS USDA, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya inefisiensi pemanfaatan lahan karena untuk menghasilkan jumlah beras yang sama, Indonesia membutuhkan area tanam yang lebih luas dibandingkan negara lain dengan produktivitas yang lebih tinggi. 

Data produktivitas padi per luas lahan sedikit berbeda jika dibandingkan BPS periode 2018—2025, yang menunjukkan bahwa produktivitas gabah per hektare di Indonesia mempunyai rata-rata per tahunnya berada di kisaran 52,255 ku/ha sebagaimana tertera pada Gambar 6 (BPS, 2025; BPS, 2026a). Laju kenaikan juga relatif kecil, yakni hanya sekitar 0,31% per tahun, sebagaimana pada Gambar 6 (BPS, 2025; BPS, 2026a). Capaian ini masih jauh dari target yang direkomendasikan oleh program Low Carbon Development Indonesia, yang mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian sebesar 4,4% per tahun dan upaya menuju lahan pertanian berkelanjutan.

Perlunya Lahan Pertanian Berkelanjutan

Strategi peningkatan produktivitas padi juga perlu diiringi dengan pertanian yang lebih keberlanjutan, seperti yang dilakukan oleh negara dengan produktivitas padi tertinggi pertama di dunia menurut USDA FAO, yaitu Australia. Pemerintah Australia mendukung pengelolaan sumber daya alam, pertanian berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan melalui Program Climate-Smart Agriculture senilai $302,1 juta pada tahun 2023—2028 melalui platform investasi The Natural Heritage Trust (NHT) (DAFF Australia, 2026). Program ini mendorong praktik pertanian rendah emisi, penekanan produktivitas, pemanfaatan insentif karbon dan biodiversitas, serta pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan dengan seluruh pendanaan telah dialokasikan (DAFF Australia, 2026).

Negara lain, yaitu Vietnam sebagai negara dengan produktivitas tertinggi di ASEAN menurut USDA FAO. Vietnam juga menegaskan komitmennya terhadap transformasi pertanian berkelanjutan melalui kolaborasi dengan UNDP dan berbagai mitra internasional dengan fokus pada praktik rendah karbon, ketahanan iklim, serta pengurangan emisi sektor pertanian yang menyumbang sekitar 13,9% emisi nasional (UNDP, 2023). Upaya ini mencakup pengembangan rantai pasok hijau, inovasi teknologi, dan dukungan bagi petani kecil guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring perlindungan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi global seperti EUDR (UNDP, 2023).

Oleh karena itu, sektor pertanian di Indonesia juga perlu diupayakan untuk mengarah ke pertanian yang lebih berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sektor pertanian konvensional di Indonesia juga menjadi faktor perubahan iklim itu sendiri dengan menyumbang emisi gas rumah kaca, terutama melalui produksi padi, penggunaan pupuk nitrogen, dan aktivitas peternakan, sebagaimana Gambar 7 (Eratani, 2024). Menurut Low Carbon Development Indonesia, sektor pertanian di Indonesia berkontribusi sekitar 13% terhadap total emisi karbon nasional (Eratani, 2024). Praktik seperti irigasi lahan tergenang, penggunaan pupuk sintetis, hingga ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti solar dalam operasional alat pertanian yang intensif sehingga memperbesar jejak karbon karena memicu pelepasan CO₂, CH₄, serta N₂O (Eratani, 2024). 

Kesimpulan

Klaim swasembada pangan di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kemandirian pangan secara utuh. Pencapaian tersebut lebih tepat disebut sebagai swasembada beras karena hanya berfokus pada satu komoditas, sementara kebutuhan pangan nasional mencakup cakupan yang lebih luas dan beragam. Di sisi lain, peningkatan produksi yang mengandalkan ekspansi lahan menimbulkan konsekuensi ekologis, sosial, serta meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim. Ketergantungan pada perluasan lahan, termasuk dengan mengorbankan kawasan hutan, menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum mencerminkan solusi yang berkelanjutan.

Deforestasi yang muncul akibat program perluasan lahan pangan justru berpotensi melemahkan ketahanan pangan dalam jangka panjang. Berkurangnya tutupan hutan mengganggu siklus air, memperkuat dampak fenomena iklim seperti El Nino yang diprediksi oleh BRIN terjadi pada tahun 2026. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan optimalisasi sumber daya manusia, riset, dan teknologi juga perlu diperkuat untuk mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas, dibandingkan mengandalkan mobilisasi aparat TNI. Selain itu, sistem persawahan konvensional masih rentan terhadap gangguan bencana alam dan turut berkontribusi terhadap emisi, sehingga peningkatan efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan menjadi semakin krusial.

Referensi

Ashfiya, D. A. N. (2026). Welcome To Zscaler Directory Authentication. Goodstats.id. https://goodstats.id/article/indonesia-duduki-posisi-keempat-produsen-beras-terbesar-dunia-KGVsw

Auriga Nusantara. (2025). Deforestation status in Indonesia 2025. Https://Auriga.or.id/Press_release/Detail/65/Status-of-Deforestation-In-Indonesia-2025. https://auriga.or.id/press_release/detail/65/status-of-deforestation-in-indonesia-2025

Badan Pangan Nasional. (2024, Januari 16). Badan Pangan Nasional - Soal Importasi Beras 2023, Begini Penjelasan Badan Pangan Nasional - Blog. Badanpangan.go.id. https://badanpangan.go.id/blog/post/soal-importasi-beras-2023-begini-penjelasan-badan-pangan-nasional

Badan Pangan Nasional. (2026, Januari 19). Badan Pangan Nasional - Indonesia Tidak Impor Beras, Stok Beras Hasil Produksi Anak Negeri Berlimpah - Blog. Badanpangan.go.id. https://badanpangan.go.id/blog/post/indonesia-tidak-impor-beras-stok-beras-hasil-produksi-anak-negeri-berlimpah

BBC Indonesia. (2024, Oktober 28). Food Estate: Keterlibatan militer di lahan proyek lumbung pangan Merauke bikin warga “ketakutan” - BBC News Indonesia. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ymye345do

BBC Indonesia. (2026a, Februari 26). Indonesia akan impor beras dari AS – Anomali di tengah klaim swasembada? - BBC News Indonesia. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c74307d18rmo

BBC Indonesia. (2026b, Maret 31). Lingkungan: Deforestasi Indonesia meningkat “dan berpotensi juara tropis dunia” dalam setahun pemerintahan Prabowo - BBC News Indonesia. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy01ywe19xdo

BPS Indonesia. (2024, Maret 20). Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 - Tabel Statistik. Www.bps.go.id. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2017-2023.html

BPS Indonesia. (2025, Februari 3). Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi - Tabel Statistik. Www.bps.go.id. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html

BPS Indonesia. (2026, Februari 2). Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG). Bps.go.id. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/02/2545/luas-panen-padi-pada-tahun-2025-mencapai-sekitar-11-32-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sebanyak-60-21-juta-ton-gabah-kering-giling--gkg-.html

BRMP TAS. (2026). Berita BRMP TAS - Indonesia Resmi Swasembada Pangan. Pertanian.go.id. https://tanamanpemanis.brmp.pertanian.go.id/berita/indonesia-resmi-swasembada-pangan

DAFF Australia. (2026). Climate-smart sustainable agriculture - DAFF. Agriculture.gov.au; Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. https://www.agriculture.gov.au/agriculture-land/farm-food-drought/natural-resources/landcare/climate-smart

Eratani. (2024). Mengurai Jejak Karbon: Bagaimana Pertanian Menyumbang pada Krisis Iklim. Eratani.co.id. https://eratani.co.id/blog/article/read/Mengurai-Jejak-Karbon-Bagaimana-Pertanian-Menyumbang-pada-Krisis-Iklim

FAS USDA. (2026). PSD Online. Apps.fas.usda.gov; FAS United States Department of Agriculture. https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery

Frogs indonesia. (2025, Januari 8). Swasembada Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional. Frogs Indonesia. https://frogs.id/2025/01/08/tantangan-swasembada-pangan

Greenpeace Indonesia. (2025, Januari 7). Greenpeace Indonesia. Greenpeace Indonesia. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/62102/pembukaan-20-juta-hektare-hutan-akan-perparah-krisis-iklim-gagasan-kedaulatan-pangan-dan-energi-jadi-omon-omon/

Hanafi, M. (2026, Januari 15). Cek Fakta: Benarkah Indonesia Sudah Swasembada Pangan? Dw.com; Deutsche Welle. https://www.dw.com/id/cek-fakta-benarkah-indonesia-sudah-swasembada-pangan/a-75501950

Humas KSDAE. (2023, Agustus 2). El Nino Ancam Kawasan Konservasi, Waspadalah ! Kehutanan.go.id; Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan. https://ksdae.kehutanan.go.id/publikasi/artikel/el-nino-ancam-kawasan-konservasi-waspadalah-Stlgwcf6/

IEC. (2025, Juli 10). 20 Fungsi Hutan untuk Manusia, Hewan, dan Lingkungan yang Wajib Dijaga - Indonesia Environment & Energy Center. Indonesia Environment & Energy Center. https://environment-indonesia.com/20-fungsi-hutan-untuk-manusia-hewan-dan-lingkungan-yang-wajib-dijaga/

Komdigi. (2025, Oktober 21). Setahun Pemerintahan Prabowo: Cetak Sawah Baru 225 Ribu Hektare, Target 480 Ribu Hektare Tahun Depan. Komdigi.go.id. https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/setahun-pemerintahan-prabowo-cetak-sawah-baru-225-ribu-hektare-target-480-ribu-hektare-tahun-depan

KOMPAS TV. (2025, Januari 3). Menhut, Raja Juli Antoni Ungkap Rencana 20 Juta Hektar Jadi Lahan Pangan dan Energi. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xaRhYDmVTWc

Low Carbon Development Indonesia. (n.d.). Sektor pertanian. LCDI Indonesia. Retrieved May 1, 2026, from https://lcdi-indonesia.id/grk-pertanian⁠ 

Metro TV News. (2025). Zulhas: Indonesia tak Impor Beras Konsumsi Lagi di 2025. https://www.metrotvnews.com. https://www.metrotvnews.com/play/ba4CzE5E-zulhas-indonesia-tak-impor-beras-konsumsi-lagi-di-2025

Mutiara, A. (2023, Oktober 12). Impor Beras RI: Kerap Melonjak Mendadak, Kisruh di 2018. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/research/20231012072945-128-479885/impor-beras-ri-kerap-melonjak-mendadak-kisruh-di-2018

Purnomo, H. (2025, Desember 2). Rencana Prabowo Buka 1 Juta Hektare Lahan Pertanian di Papua. Detikfinance; detikcom. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8240278/rencana-prabowo-buka-1-juta-hektare-lahan-pertanian-di-papua

Rizky, M. (2026, Maret 21). BRIN Peringatkan El Nino Godzilla OTW RI, Siaga Kekeringan & Banjir. CNBC Indonesia; cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260321125849-4-720594/brin-peringatkan-el-nino-godzilla-otw-ri-siaga-kekeringan-banjir

Sah News. (2024, Januari 20). Indonesia Menghadapi Krisis Pangan dengan Mengimpor Beras 2024 - Sah News. Sah News. https://news.sah.co.id/indonesia-menghadapi-krisis-pangan-dengan-mengimpor-beras-2024/

Setkab. (2026). Swasembada Pangan 2025: Tonggak Sejarah Kemandirian Pangan Indonesia. Setkab.go.id. https://setkab.go.id/indonesia-swasembada-pangan-2025-catat-sejarah/

TNI AD. (2025, Augustus 15). Cetak Sawah di Kalimantan, Prajurit TNI AD Sulap Lahan Jadi Lumbung Pangan. TNI Angkatan Darat. https://tniad.mil.id/cetak-sawah-di-kalimantan-prajurit-tni-ad-sulap-lahan-jadi-lumbung-pangan/

UNDP. (2023). Viet Nam’s Steps Toward Sustainable Agriculture and Food Systems at COP28. UNDP. https://www.undp.org/vietnam/news/viet-nams-steps-toward-sustainable-agriculture-and-food-systems-cop28

Walhi. (2026, April 10). Godzilla El Nino: Kekeringan dan Ancaman Krisis Pangan - WALHI. WALHI. https://www.walhi.or.id/godzilla-el-nino-kekeringan-dan-ancaman-krisis-pangan