Ketahanan atau Stabilitas Semu? Kondisi dan Dampak Konflik AS-Israel dan Iran terhadap BBM Subsidi di Indonesia

Penulis: Abdullah/EQ

Editor: Bill Sean Saragih

Layouter: Amalia Hasna/EQ

Pendahuluan

Grafik 1. Tren Produksi dan Konsumsi Minyak Mentah Indonesia 2014-2024

Ketahanan energi merupakan aspek strategis yang memegang peranan penting di tengah dinamika geopolitik global sehingga ketersediaan energi yang terjamin menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas perekonomian nasional (Peng dkk., 2025). Industri minyak dan gas adalah sektor penting yang tidak hanya menjadi sumber utama penggunaan energi, tetapi juga menghasilkan berbagai produk turunan esensial dalam perekonomian global yang menjadikannya sebagai faktor penggerak utama pembangunan ekonomi nasional (Salimovna, 2024). Minyak bumi mempunyai peran yang dominan dalam perekonomian global dengan kontribusi sebesar 5,71% dari total perdagangan internasional pada tahun 2024 sehingga komoditas ini penting bagi stabilitas perekonomian secara global (The Observatory of Economic Complexity, 2024). Dalam periode 2014-2024, konsumsi minyak bumi di Indonesia secara konsisten  lebih tinggi dibandingkan dengan produksi domestik. Hal ini menandakan adanya ketergantungan impor minyak bumi di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi domestiknya (Worldometers, 2026).

Saat ini, perdagangan internasional mengalami gangguan akibat meningkatnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut menyebabkan penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang menyebabkan terganggunya jalur distribusi 20% pasokan minyak global sehingga memunculkan krisis energi global serta perubahan dinamika geopolitik internasional (Arab Center Washington DC, 2026). Penutupan arus perdagangan melalui Selat Hormuz memicu kenaikan signifikan terhadap minyak bumi global pada April 2026 sebesar lebih dari 55% di atas tingkat harga sebelum konflik. Hal ini dapat menimbulkan ancaman besar bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat secara global (International Energy Agency, 2026). Kawasan Asia diperkirakan menyerap 84% aliran minyak dan 83% LNG dari perdagangan di Selat Hormuz, sehingga wilayah Asia berpotensi besar akan paling terpengaruh akibat gangguan pasokan di Selat Hormuz (U.S. Energy Information Administration, 2025). 

Sebagai respons terhadap dinamika ketidakstabilan pasar dan kondisi energi global, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap dipertahankan dan tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026 (Kementerian Keuangan RI, 2026). Timbul sebuah pertanyaan besar, apakah stabilitas harga BBM subsidi di Indonesia benar-benar menjadi indikator positif atau hanya sekadar nikmat sesaat yang dapat menghadirkan tantangan ekonomi di masa depan?

Isi

Subsidi BBM adalah program pemerintah yang ditujukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menjalankan usaha dan aktivitas sehari-hari (Pamugar, 2017). Program BBM subsidi merupakan bantuan pendanaan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada perusahaan penyalur resmi di Indonesia, sehingga harga jualnya lebih rendah dibandingkan biaya penyediaannya. Selain itu, penyaluran BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok konsumen tertentu sesuai ketentuan pemerintah. Di Indonesia, terdapat dua jenis BBM subsidi, yaitu pertalite sebagai bensin dengan angka oktan (RON) 90 dan Biosolar sebagai bahan bakar diesel dengan cetane number (CN) 48 (Daihatsu, 2026; Manehat dkk., 2025).

Kenaikan harga BBM dapat memengaruhi kondisi finansial rumah tangga dengan mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi dan meningkatkan biaya hidup (cost of living). Konsumsi BBM termasuk dalam komponen konsumsi rumah tangga dalam perhitungan pendapatan nasional, hal ini tentu memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 53,88% terhadap PDB Indonesia tahun 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026). Kenaikan harga BBM mengakibatkan beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan transportasi semakin besar. Selain itu, kenaikan harga BBM menyebabkan peningkatan biaya operasional perusahaan sehingga berpotensi memicu inflasi dorongan biaya (cost-push inflation) yang dapat mengurangi daya beli riil masyarakat. Maka demikian, Kementerian Keuangan RI menerapkan kebijakan dengan melakukan intervensi harga di pasar dengan memastikan ketersediaan pasokan BBM bagi kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini diwujudkan melalui skema BBM subsidi sehingga harga bahan bakar tetap terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga secara agregat (Amanda dkk., 2023).

Tabel 1. Lonjakan Harga BBM di Asia Tenggara Pasca Konflik AS-Israel dan Iran

Berdasarkan Tabel 1, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami kenaikan harga bensin maupun solar pasca konflik AS-Israel dan Iran. Hal ini terlihat dari persentase kenaikan harga bensin dan solar yang tetap berada pada angka 0%, sedangkan negara-negara lain mengalami kenaikan yang bervariasi. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia relatif lebih mampu menjaga stabilitas harga BBM domestik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya (Seasia Stats, 2026). Kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah sehingga harga bensin dan solar di Indonesia tetap stabil meskipun terjadi tekanan pada pasar energi global.

Grafik 2. Kondisi Anggaran Pendidikan di Indonesia

Namun, di sisi lain pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang tinggi. Hal ini tercermin dari besarnya alokasi Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp757,8 triliun. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, hampir separuh anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu sebesar Rp335 triliun (CNN Indonesia, 2025). Besarnya porsi anggaran yang dialokasikan untuk satu program prioritas ini menunjukkan tingginya kebutuhan belanja pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempersempit ruang fiskal untuk membiayai program-program penting lainnya.

Di saat yang sama, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan adanya tambahan kompensasi subsidi BBM sekitar Rp90-100 triliun sehingga alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 yang semula sebesar Rp381,3 triliun berpotensi meningkat menjadi Rp481,3 triliun (Cindy, 2026). Kondisi ini menandakan beratnya tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah, terutama di tengah konflik AS-Israel dan Iran yang berpotensi mendorong kenaikan harga-harga barang secara agregat.

Stabilitas harga BBM Subsidi di Indonesia di tengah konflik AS-Israel dan Iran dapat dipahami melalui konsep pseudo-wealth, yakni kondisi ketika stabilitas yang dirasakan tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi yang sebenarnya, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan subsidi, kontrol harga, dan ekspektasi publik yang bersifat sementara. Hal ini akan menciptakan ilusi kesejahteraan yang bersifat sementara, masyarakat akan tetap merasa aman meskipun terdapat tekanan fiskal jangka panjang yang tidak bisa dihindari. Kondisi ini berpotensi menjadikan beban ekonomi jangka pendek dialihkan ke kondisi tekanan fiskal jangka panjang, dan ketika tekanan eksternal meningkat atau kapasitas fiskal melemah, maka memicu terjadinya ketidakstabilan ekonomi (Centre for Economic Policy Research, 2025). Hal ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa distorsi harga energi akibat subsidi dapat menimbulkan inefisiensi dan risiko ketidakstabilan kondisi fiskal dalam jangka panjang (Coady dkk., 2019).

Dalam konteks kebijakan fiskal, trade-off yang terjadi dapat terlihat dengan jelas pada pemberian subsidi BBM. Subsidi BBM dapat menjaga daya beli masyarakat serta menekan inflasi dorongan biaya (cost-push inflation) dalam jangka pendek (Pop dkk., 2023). Namun, kebijakan ini berisiko menimbulkan beban fiskal besar jangka panjang yang pada akhirnya mengurangi ruang bagi pemerintah untuk berinvestasi secara produktif di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (International Monetary Fund, 2024).

Selain itu, subsidi BBM sering kali tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan menengah ke atas yang memiliki kendaraan lebih banyak dan tingkat konsumsi BBM yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga berpendapatan rendah (Del Granado dkk., 2012). Menurut pernyataan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, pada tahun 2022 subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas serta dunia usaha. Kebocoran subsidi tercatat mencapai Rp126 triliun atau sekitar 41% dari total alokasi dan mencakup 89% anggaran subsidi solar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi subsidi BBM masih belum merata dan belum tepat sasaran (Kinanti, 2023).

Dilema trade-off ini sejalan dengan teori produksi dan pertumbuhan Solow, yang mengatakan bahwa masyarakat harus mengorbankan sebagian konsumsi saat ini untuk meningkatkan investasi yang dapat memperbesar kapasitas produksi di masa depan (Solow, 1956). Pengurangan konsumsi jangka pendek memungkinkan peningkatan akumulasi modal (direct investment) maupun manusia (human capital) dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Lucas, 1988). Selain itu, kondisi ini mencerminkan trade-off antara menjaga kondisi dan kestabilan konsumsi jangka pendek atau menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Acemoglu, 2009).

Tanpa kemampuan produksi domestik yang kuat, intervensi pemerintah melalui BBM subsidi terhadap harga bahan bakar dapat mempersempit ruang gerak fiskal dan memicu risiko cost-push inflation di masa depan. Salah satu contoh nyata terjadi di Sri Lanka, yang mengalami tekanan fiskal dan krisis devisa akibat tingginya biaya impor energi. Kondisi tersebut diperburuk oleh kebijakan subsidi bahan bakar yang menyebabkan pemerintah dan perusahaan energi milik negara menanggung kerugian besar ketika harga minyak dunia meningkat (Chandrasiri, 2005).

Diversifikasi Energi dan Transformasi Subsidi BBM untuk Ketahanan Energi Nasional

Kondisi ketergantungan pada BBM subsidi tanpa adanya kapasitas produksi yang cukup tidak hanya menciptakan inefisiensi anggaran, namun juga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang akibat penurunan daya beli riil masyarakat. Secara fundamental, ketahanan energi jangka panjang dapat dicapai melalui reorientasi belanja negara dan mengalihkan beban anggaran negara dari subsidi konsumtif menjadi investasi produktif pada infrastruktur hijau dan teknologi rendah karbon yang menganut konsep green economy. Transformasi ini diyakini memiliki efek pengganda ekonomi (multiplier effect) yang jauh lebih tinggi dibandingkan mempertahankan anggaran subsidi BBM (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023). Dengan mengintegrasikan disiplin fiskal yang ketat dan transisi energi yang terukur, Indonesia dapat menciptakan perekonomian yang tahan terhadap guncangan kondisi geopolitik eksternal sekaligus menjamin pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang (Asian Development Bank, 2024).

Pemerintah perlu mengalihkan BBM subsidi menuju pengembangan energi terbarukan melalui kebijakan feed-in tariffs sebagaimana diterapkan di Jerman dalam program Energiewende. Kebijakan tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, memperluas lapangan kerja hijau, dan meningkatkan stabilitas ekonomi energi dalam jangka panjang (Lehr dkk., 2007).

Kesimpulan

Stabilitas harga BBM subsidi Indonesia di tengah konflik AS-Israel dan Iran memang mampu menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi dalam jangka pendek. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ketahanan energi nasional yang kuat. Ketergantungan Indonesia pada impor minyak, tingginya beban APBN terhadap subsidi energi, serta meningkatnya tekanan fiskal menunjukkan bahwa stabilitas yang terjadi lebih bersifat sementara dan ditopang oleh intervensi fiskal pemerintah. Dengan demikian, stabilitas harga BBM yang dirasakan masyarakat berpotensi menjadi stabilitas semu apabila tidak diiringi dengan penguatan fundamental energi domestik dan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu adanya transformasi kebijakan energi melalui reformasi subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, peningkatan kapasitas produksi energi dalam negeri, serta percepatan pengembangan energi terbarukan. Langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan geopolitik global yang tidak stabil. Dengan strategi yang lebih berorientasi pada jangka panjang, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi saat ini, tetapi juga membangun fondasi ketahanan energi dan fiskal yang lebih tangguh, efisien, dan berkelanjutan di masa depan.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D. (2009). Introduction to modern economic growth. Princeton University Press. https://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/8436/1/29%20.%20Daron_Acemoglu.pdf

Amanda, D., Fadila, Z. N., Leonita, A., Uswatunnabila, A., Nurhaini, S., & Saputri, S. (2023). Analysis of the effect of fuel subsidy policy on economic growth in Indonesia. Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS), 2(1), 105-115. https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i1.313

Arab Center Washington DC. (2026). The US-Israel war on Iran: analyses and perspectives. https://arabcenterdc.org/resource/the-us-israel-war-on-iran-analyses-and-perspectives/

Asian Development Bank. (2024). Asian Development Outlook (ADO) April 2024. https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-april-2024

Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-

Centre for Economic Policy Research. (2025). When illusions of wealth shape the economy: Understanding pseudo-wealth, macroeconomic volatility, and social welfare. https://cepr.org/voxeu/columns/when-illusions-wealth-shape-economy-understanding-pseudo-wealth-macroeconomic

Chandrasiri, S. (2005). Demand for road-fuel in a small developing economy: The case of Sri Lanka. Energy Policy, 34(14), 1833-1840. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2004.12.020

Cindy, P. R. (2026). Harga minyak melambung, ini deretan kebijakan RI bebani APBN 2026. Bloomberg Technoz. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/105495/harga-minyak-melambung-ini-deretan-kebijakan-ri-bebani-apbn-2026

CNN Indonesia. (2025, 25 Agustus). Live konferensi pers RAPBN dan nota keuangan 2026.  [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=aVjCFEzSxSs

Coady, D., Shang, B., Le, N., & Parry, I. (2019). Global fossil fuel subsidies remain large: an update based on country-level estimates. IMF Working Paper, 2019(089), 1. https://doi.org/10.5089/9781484393178.001

Daihatsu. (2026). Daftar BBM subsidi di Indonesia 2026 beserta harga terbarunya. https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/daftar-bbm-subsidi-di-indonesia/

Del Granado, F. J. A., Coady, D., & Gillingham, R. (2012). The unequal benefits of fuel subsidies: a review of evidence for developing countries. World Development, 40(11), 2234-2248. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.005

International Energy Agency. (2026). The middle east and global energy markets. https://www.iea.org/topics/the-middle-east-and-global-energy-markets

International Monetary Fund. (2024). Fiscal policy in the great election year: April 2024. https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2024/04/17/fiscal-monitor-april-2024

Kementerian Keuangan RI. (2026). Pemerintah pastikan harga bbm subsidi tidak naik,  APBN 2026 tetap terjaga. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-%20utama/Harga-BBM-Subsidi-Tidak-Naik

Kinanti, K. P. (2023). Lebih dari 40% subsidi BBM dinikmati orang kaya. Bloomberg Technoz. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/2688/lebih-dari-40-subsidi-bbm-dinikmati-orang-kaya

Lehr, U., Nitsch, J., Kratzat, M., Lutz, C., & Edler, D. (2007). Renewable energy and employment in Germany. Energy Policy, 36(1), 108-117. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.09.004

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7

Manehat, V., Boro, V. I. A., & Tokan, F. B. (2025). Dampak kebijakan BBM bersubsidi bagi masyarakat di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Journal Education and Government Wiyata, 3(1), 196-209. https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.211

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Economic outlook. https://www.oecd.org/en/topics/economic-outlook.html

Pamugar, H. (2017). Pemeriksaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kesejahteraan rakyat. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 3(1), 49-67. https://doi.org/10.28986/jtaken.v3i1.74

Peng, S., Wang, L., & Chen, Y. (2025). The survival of global energy imports and the impact of geopolitical risks. Energy Economics, 147, 108595. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108595

Pop, L., Kotlyar, D., & Rossi, I. (2023). Asset and interest disclosure: a technical guide to an effective form. World Bank. http://hdl.handle.net/10986/39943

Salimovna, S. (2024). The importance of the world oil and gas industry in the economy of countries. American Journal of Economics and Business Management, 7(12), 1414-1418. https://doi.org/10.31150/ajebm.v7i12.3125

Seasia Stats. (2026). Fuel price increase in Southeast Asia. https://seasiastats.com/statistic/fuel-price-increase-in-southeast-asia-sYwY7?utm_source=seasia-web

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65. https://doi.org/10.2307/1884513

The Observatory of Economic Complexity. (2026). Crude petroleum. https://oec.world/en/profile/hs/crude-petroleum

U.S. Energy Information Administration. (2025). Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65504

Worldometes. (2026). Indonesia oil. https://www.worldometers.info/oil/indonesia-oil/