Penulis: Dahayu Anindhita Aisyfaa & Dwi Zhafirah Meiliani/EQ
Editor: Nawfal Aulia Luthfurrahman/EQ
Layouter: Ambar Tri Hapsari/EQ
Presiden Prabowo Subianto kembali mengguncang panggung politik dengan merombak kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Ia mengejutkan publik lewat reshuffle keduanya sejak menjabat, ditandai dengan pergantian lima menteri sekaligus dan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan besar ini tidak hanya mengubah dinamika politik, tetapi juga memicu gejolak pasar dan spekulasi publik. Apa alasan di balik reshuffle kedua ini dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas politik serta arah kebijakan Indonesia?
Reshuffle kali ini dipandang bukan sekadar perubahan susunan menteri, melainkan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada masukan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) (Kompas, 2025).
Dalam perombakan ini, sejumlah nama besar tersingkir, sementara wajah baru masuk menggantikan posisi strategis. Berikut daftar menteri yang dilantik oleh Presiden Prabowo:
- Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan
- Abdul Kadir sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
- Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi
- Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah
- Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah
Sementara itu, pengganti Menko Polhukam dan Menpora belum diumumkan. Prasetyo Hadi menjelaskan untuk sementara, posisi Menko Polhukam akan diisi pejabat ad interim sedangkan pelantikan pengganti Menpora ditunda karena yang bersangkutan masih berada di luar kota.
Evaluasi tersebut berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan, baik dari faktor global maupun domestik. Di sisi lain, dinamika politik juga ikut memanas, terlihat dari aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus yang menyoroti berbagai isu pemerintahan. Dalam konteks ini, perombakan kabinet dipandang sebagai langkah untuk memastikan setiap kementerian mampu merespons tantangan tersebut dengan lebih efektif.
Meski disampaikan sebagai hasil evaluasi, langkah ini tetap menimbulkan tafsir politik yang beragam. Salah satunya, terlihat dari komentar Mahfud MD dalam kanal YouTube-nya. Ia mengaku terkejut dengan pencopotan Budi Gunawan dari kursi Menko Polhukam. Mahfud menilai dalih publik mengenai alasan pencopotan karena BG tidak muncul saat kerusuhan akhir Agustus terlalu sederhana. “Karena orang kan tidak harus selalu tampil juga bisa koordinasi diam-diam apalagi latar belakangnya Pak BG kan intel. Intelijen kan kalau mengkoordinasikan tidak harus bicara ramai-ramai ke publik,” jelas Mahfud (Suara.com, 2025).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di balik reshuffle terdapat pertimbangan politik yang lebih kompleks daripada sekadar evaluasi kinerja. Hal serupa disampaikan oleh Mahfud MD yang menduga terdapat faktor politis lain di balik keputusan Presiden Prabowo untuk mengganti BG, meski ia tidak mengetahui detail pertimbangan tersebut. Dengan demikian, perombakan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan pemerintahan, tetapi juga dapat dipandang sebagai strategi politik untuk memastikan stabilitas pemerintahan ke depan.
Dampak dan Respons terhadap Reshuffle Kabinet
Reshuffle kabinet tidak hanya mengguncang dinamika politik, tetapi juga menimbulkan gejolak pada aspek ekonomi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah senilai 1,28 persen ke posisi 7.766,85 pada penutupan perdagangan Senin (8/9/2025). Sehari setelahnya, mengutip data Bloomberg.com, nilai tukar rupiah spot pada Selasa (9/9/2025) melemah di kisaran Rp16.487 per dolar AS sebagai efek jangka pendek. “Wajar saja dalam jangka pendek (ada tekanan), tapi dalam jangka menengah panjang, harus diyakinkan lagi investor,” ungkap Telisa Aulia Falianty, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada wawancara bersama Kompas.id (8/9/2025).
Tekanan ganda pada pasar saham dan nilai tukar rupiah banyak dikaitkan dengan pencopotan Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan. Dalam wawancara, Dea Yustisia, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), menegaskan bahwa selama ini pasar memandang SMI sebagai policy credibility anchor sehingga pencopotan dirinya memicu kekhawatiran mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia. Dea menekankan reshuffle Menkeu ini bisa menjadi cerminan dari kredibilitas sistem APBN sekaligus cermin tata kelola pemerintahan. “Reshuffle berpotensi memperkuat kredibilitas APBN apabila dimanfaatkan sebagai momentum untuk konsolidasi fiskal, perbaikan tata kelola, dan peningkatan efektivitas kabinet. Namun, jika tidak disertai akuntabilitas dan reformasi kelembagaan yang nyata, pasar bisa saja merespons negatif. Dari sisi pasar keuangan, terdapat potensi terjadi pelemahan rupiah, kenaikan yield SBN, serta meningkatnya biaya utang pemerintah di masa depan sebagai efek pelemahan nilai tukar dan mahalnya bunga utang,” imbuhnya.
Tantangan bagi Purbaya Yudhi Sadewa tidak berhenti pada pemulihan kepercayaan pasar. Wacana yang ia lontarkan mengenai pemindahan dana pemerintah sebesar 200 triliun dari BI ke perbankan untuk menambah likuiditas kredit menuai beragam respons. Menurut Dea, kebijakan ini baru menjawab sisi aggregate supply, yaitu ketersediaan dana di bank dan masih berfokus pada pasar keuangan, belum menyentuh sektor riil. Oleh karenanya, kebijakan ini perlu dibarengi dengan langkah yang mendorong sisi aggregate demand. “Pemerintah harus memperkuat iklim usaha, memberi insentif investasi, dan memantau indikator sektor riil untuk menilai efektivitas kebijakan. Dengan begitu, kebijakan injeksi likuiditas yang diberikan, harapannya tidak hanya mampu ‘menenangkan’ pasar keuangan, tetapi benar-benar menggerakkan roda perekonomian dan menyerap tenaga kerja agar ketahanan ekonomi terjaga dalam jangka panjang,” jelasnya.
Respons sensitif pada aspek ekonomi terhadap pencopotan Sri Mulyani mencerminkan persepsi masyarakat mengenai profesionalisme dalam menjalankan kebijakan. Hal ini turut disampaikan Nurul Aini, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), yang menekankan bahwa persepsi publik terhadap figur menteri sangat berpengaruh dalam membentuk narasi politik dan sosial di masyarakat. “Ada beberapa menteri yang lahir dari jalur profesional. Biasanya, masyarakat menaruh harapan besar kepada menteri seperti itu,” ujar Nurul. Dengan demikian, ketiadaan Sri Mulyani di bangku pemerintahan juga turut menjadi sorotan publik dalam menilai stabilitas politik dan arah kebijakan pemerintah.
Riset Continuum Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa 64,4 persen warganet memberikan sentimen negatif terhadap reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Analisis dilakukan terhadap 44.404 percakapan di berbagai platform media sosial—X, TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram—pada periode 8–9 September 2025. “Di sini kami temukan bahwa sentimen terkait reshuffle ini sekitar 64 persen itu negatif. Kenapa? Netizen skeptis reshuffle ini akan mampu membawa perubahan besar,” ujar peneliti Continuum Data Indonesia, Wahyu Tri Utomo, dalam Diskusi Publik “Sentimen Publik terhadap Reshuffle Kabinet” secara daring pada laman YouTube INDEF, Sabtu (13/9/2025).
Di samping itu, Nurul menilai bahwa reshuffle di awal masa jabatan bukan hanya sekadar langkah responsif, tetapi juga menunjukkan indikasi instabilitas politik. Kabinet yang dinilai gemuk–terdiri dari menteri dan wakil menteri serta menteri koordinator–kontras dengan efisiensi yang sedang diterapkan. “Masyarakat jengah dengan kontradiksi ini. Langkah reshuffle cenderung tidak fokus menyelesaikan masalah, melainkan sekadar simbol politik. Praktik ini meredam kritik agar terlihat ada respons, tetapi akar masalah tetap tidak terselesaikan,” ungkap Nurul.
Respons ini sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah. Reshuffle menteri memang dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja kabinet. Namun, risiko ketidakstabilan ekonomi tidak bisa diabaikan, mengingat respons pasar dan kekhawatiran investor yang masih tinggi. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan stabilitas ekonomi, sekaligus membuktikan bahwa reshuffle bukan sekadar simbol politik, tetapi benar-benar menanggapi masalah substansial yang dirasakan masyarakat.
Referensi
Agustinus Yoga Primantoro. (2025, September 10). Apa Dampak Pergantian Menteri Keuangan di Sektor Finansial? Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/apa-dampak-pergantian-menteri-keuangan-di-sektor-finansial
Agustinus Yoga Primantoro . (2025, September 8). Dalam Jangka Pendek, Rupiah Berisiko Tertekan Imbas ”Reshuffle” Kabinet. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/dalam-jangka-pendek-rupiah-berisiko-tertekan-imbas-reshuffle-kabinet
INDEF. (2025, September 11). Diskusi Publik “Sentimen Publik terhadap Reshuffle Kabinet.” YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=yYCqM7lRZUA
Investing.com. (2025, June 10). Data Historis Jakarta Stock Exchange Composite – Investing.com. Investing.com Indonesia. https://id.investing.com/indices/idx-composite-historical-data
Wahyu Wachid Anshory. (2025, September 8). Kenapa Presiden Prabowo Reshuffle 5 Menteri Sekaligus? Begini Alasannya. Kompas.com. https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/09/08/164000188/kenapa-presiden-prabowo-reshuffle-5-menteri-sekaligus-begini
Wakos Reza Gautama. (2025, September 8). Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo. Suara.com. https://www.suara.com/news/2025/09/08/214226/mahfud-md-terkejut-dengan-pencopotan-bg-dalam-reshuffle-kabinet-prabowo
