Oleh: Hayfaza Nayottama dan Virginia Monic
Foto Oleh: Fathan Putra Santoni

Nyaris seluruh Indonesia tengah melemparkan tomat pada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) atas aksi main blokir aplikasi: Yahoo Search Engine, Steam, Paypal dan Epic Games pun menjadi sasaran. Namun, pertanyaannya, apakah benar hal tersebut seburuk yang digaungkan warganet atau justru merupakan langkah yang efektif?

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kasus kebocoran data terbesar se-Asia, mencapai 1,3 miliar pengguna jasa telekomunikasi SIM card pada tahun 2022. Terkait hal ini, Kominfo menerapkan kebijakan bagi setiap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik di Indonesia untuk mendaftarkan diri pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam rangka membangun ekosistem digital yang lebih aman. Menurut Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, PSE bukan hanya untuk pajak, tetapi juga tata kelola. Untuk membangun ekonomi digital diperlukan ekosistem digital yang terpercaya dalam rangka menegakkan kedaulatan Indonesia (Fatimah, 2022). Apabila sebuah sistem belum mendaftarkan diri ke Kominfo, konsekuensi pemblokiran sistem elektronik pun akan dijatuhkan kepala penyelenggara layanan elektronik. 

Sekitar sebulan sebelum pemblokiran, Kominfo sudah menghimbau adanya pendaftaran PSE. Berita tersebut meresahkan masyarakat sebab terdapat banyak aplikasi yang menopang hidup mereka, seperti PayPal bagi para freelancers serta Steam bagi professional gamers, sementara aplikasi tersebut belum mendaftarkan diri pada PSE. Terkait pendaftaran PSE, Ahmad ‘Illiyinakeo Hafa (Hafa), Kepala Divisi bagian Dota 2 UGM ESports Community, memaparkan bahwa pihak Steam yang sangat menghargai privasi penggunanya menemui dilema moral sebab salah satu poin PSE seakan mewajibkan keterbukaan atas data pribadi pengguna Steam kepada Kominfo. Banyak persepsi negatif beredar di masyarakat, salah satunya menganggap bahwa tindakan Kominfo hanyalah gertakan semata. Tanpa sempat menyediakan payung sebelum hujan, pemblokiran terjadi saat malam hari dan tanpa aba-aba. “Setidaknya beberapa jam sebelum pemblokiran diadakan pengumuman dulu lah,” ucap Hafa. Menurutnya, pemblokiran ini sangat mengganggu komunitasnya dikarenakan waktunya yang bersamaan dengan turnamen ESport. Banyak game streamer dan freelancer di sekitar Hafa pun mengalami dampak langsungnya dikarenakan mau tidak mau mereka harus hiatus dari penyiaran game yang berserver di Steam. “Terus mereka yang main CSGO, DOTA 2 ini mau streaming apa? Biasanya ya bisanya tinggal pada streaming Solitaire” celetuk Hafa. Para content creator juga sempat mengalami kerugian besar dan kecemasan sebab penghasilan mereka tertahan di aplikasi PayPal, walaupun pada akhirnya Kominfo telah mengangkat blokiran pada aplikasi tersebut.

Walaupun saat ini Kominfo sudah mengangkat blokiran tersebut, bukan berarti mereka tidak menerima kerugian. Tagar #BlokirKominfo yang kian beredar di media sosial semakin memperburuk citra Kominfo. Reputasi mereka yang telah memburuk karena kasus kebocoran data pribadi, terpukul kembali dengan banyaknya protes akan kebijakan PSE. “Steam ini kalau daftar PSE malah membocorkan datanya, dan kalau kita tahu ya banyak data pemerintah yang bocor.” celetuk Kepala Divisi bagian Dota 2 UGM tersebut. Hafa menjadi satu dari ribuan rakyat Indonesia yang mengecam tindakan Kominfo yang terkesan semena-mena dan kurang persiapan.

Sebaliknya, Kominfo menganggap pemblokiran ini adalah sebuah kesempatan bagi developer lokal untuk membuat sistem elektronik yang dapat menggantikan sistem-sistem yang terblokir. Akan tetapi, dilansir dari WebApp, dibutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan bagi seorang profesional untuk membangun aplikasi, belum termasuk trials and errors serta proses development seiring berjalannya waktu. Selain waktu yang cukup lama, memasarkan aplikasi tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. “Sebenarnya kalau ide dan keinginan ada saja, namun bisakah menyaingi Steam sejak zaman Valve meluncurkan Half-Life? Epic Games aja harus merelakan membakar uang misal pada game Fall Guys. Nah kalo kita mau bikin platform serupa, mau berapa banyak uang yang kita gelontorkan? Ya, kalau bermimpi realistis dikit lah pak” sanggah Hafa. 

Dalam mewujudkan slogan Kominfo “Menuju Masyarakat Informasi Indonesia,” pemblokiran tanpa peringatan jelas merupakan langkah kontradiktif. Sebagai solusi, Hafa menyarankan agar Kominfo sudah selayaknya mempertimbangkan untuk mempekerjakan anak-anak muda Indonesia yang sudah banyak terbukti kompeten di bidang informatika. Hal ini bertujuan agar kinerja dan kebijakan Kominfo berpihak pula pada pelaku industri digital, terkhusus content creator dan streamer profesional. 

Di seluruh penjuru dunia, revolusi industri 5.0 datang tak tercegah. Infrastruktur teknologi informasi pun mengalami inovasi tak terhenti. Memang, PSE merupakan katalis kebijakan yang baik dalam ekosistem digital Indonesia. Ketegasan Kominfo agar perusahaan luar negeri mendaftarkan PSE juga dapat menjadi cagar kedaulatan negara dalam dunia digital. Namun, langkah pemblokiran tanpa peringatan tentu perlu dikaji ulang sebab dampaknya yang merugikan pelaku industri dunia digital secara masif. Selama 2022, Kominfo telah mengakumulasi citra buruk. Kebocoran data 17 pelanggan PLN, 1,3 miliar data registrasi kartu SIM Prabayar, dan 2 juta data pelanggan Indihome terjadi secara beruntun (Bestari, 2022). Hal ini diperparah oleh bocornya rangkaian surat dari Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, oleh peretas dengan kode nama Bjorka. Apabila Kominfo tak lekas berbenah, industri media yang digadang-gadang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak justru akan menjadi perosok bagi insan yang menggantungkan asa pada dunia digital. 

Sebelum menggencarkan kebijakan pendaftaran PSE serta pemblokiran platform, Kominfo harus berbenah secara struktural dan fundamental, yaitu dengan pembenahan kualifikasi tenaga kerja, sinergitas dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta peningkatan keamanan data. Oleh sebab itu, apabila belum ada bukti konkret profesionalisme Kominfo, rakyat Indonesia akan terus dihantui kegelisahan serta rasa tidak percaya kepada pemerintah. Pada intinya, Kominfo sebagai pamong media dan informatika mengemban amanah agar dunia digital Indonesia dapat menjadi ladang pencaharian dan ruang eksplorasi yang terbebas dari teror retasan dan blokiran tanpa peringatan. 

Referensi

Appkey. 2020. Berapa Lama yang Kita Butuhkan untuk Membuat Aplikasi? Beda Aplikasi Tipe Cloud dan Tipe klasik. WebApp. Diakses pada 1 September. https://appkey.id/pembuatan-aplikasi/cross-platform/waktu-untuk-membuat-aplikasi/#Berapa_Lama_Waktu_yang_Dibutuhkan

Bestari, N. 2022. Sebulan Tiga Kali Data Bocor, DPR: Kominfo Memalukan. Warta Ekonomi. Diakses pada 12 September 2022. https://wartaekonomi.co.id/read443139/saling-lempar-sebenarnya-siapa-yang-bertanggung-jawab-atas-kebocoran-data-kominfo-atau-bssn 

CNN. 2022. Steam Diblokir, Pemerintah Dorong Developer Game Lokal Jadi Alternatif. CNN Indonesia. Diakses pada 1 September 2022. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220803200723-192-829975/steam-diblokir-pemerintah-dorong-developer-game-lokal-jadi-alternatif

Rahmawati, F. 2022.  Kominfo Buka Sementara Blokir PayPal. Aptika. Diakses pada 29 Agustus 2022. https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/kominfo-buka-sementara-blokir-paypal/ 

Ramadhanty, S. 2022. Saling Lempar: Sebenarnya Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Kebocoran Data, Kominfo atau BSSN? Kompas. Diakses pada 12 September 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/16180311/safenet-13-miliar-data-pengguna-sim-card-diduga-bocor-jadi-kasus-terbesar-di

Rizki, A.N. 2022. Simak 3 Manfaat yang Bisa Dirasakan Platform Digital saat Mendaftar PSE Kominfo. Suara Merdeka. Diakses pada 30 Agustus 2022. https://www.suaramerdeka.com/teknologi/pr-043928544/simak-3-manfaat-yang-bisa-dirasakan-platform-digital-saat-mendaftar-pse-kominfo?page=4