BPPM Equilibrium

Polisi Siber: Modern atau Mengekang?

Polisi Siber: Modern atau Mengekang?

Penulis: Miftakhul Difa M. & Ghozi Naufal A./EQ

 

Mulai hari Kamis (25/02/21), Mabes Polri secara resmi mengoperasikan Tim Polisi Siber. Pembentukan polisi siber ini adalah tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif bernomor SE/2/II/2021. Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono, menekankan keberadaan polisi berpatroli di dunia maya bertujuan untuk menjaga suasana ruang siber yang sehat dan produktif. Hal ini kemudian mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Masyarakat yang mendukung menganggap munculnya polisi siber merupakan bukti berkembangnya negara di era digital, tetapi kehadiran polisi siber juga dianggap sebagai sarana pembatasan kebebasan berekspresi.  

 

Urgensi Polisi Siber dan Perbandingan Antarnegara

Dewasa ini, ruang digital sudah menjadi ruang dimana manusia bekerja, belajar, menghibur diri, dan melakukan berbagai aktivitas lain. Stillman dan Stillman (2017) menjelaskan batas-batas antara dunia nyata dan digital sudah tidak jelas, termasuk didalamnya tindak kriminal. Untuk mencegah tindak kejahatan di dunia digital, pembentukan polisi siber di Indonesia dirasa perlu. Tidak hanya Indonesia, berbagai negara ternyata telah mengadopsi polisi siber di negaranya masing-masing demi mencegah penyalahgunaan dunia digital. Pribadi (2021) merangkum beberapa negara yang memiliki polisi siber sebagai berikut :

  1. Virtual Beijing Police – Tiongkok
    Tiongkok meluncurkan program Virtual Beijing Police pada tahun 2007. Petugas akan berjaga di dalam situs selama jam kerja untuk menerima aduan dari masyarakat. Polisi di Tiongkok berpatroli menggunakan sebuah gambar animasi yang menggambarkan polisi. Animasi tersebut akan muncul setiap setengah jam di 13 China’s Top Portals dan pada akhir tahun akan muncul pada semua website yang teregistrasi dengan server Beijing.
  2. Virtual Police Station (VPS) –  India
    Bekerja sama dengan Commonwealth Human Rights Initiative (CHR), Kepolisian Rajasthan mengembangkan VPS yang membuat masyarakat umum bisa “memasuki” kantor polisi secara virtual. Nantinya, publik bisa mempelajari bagaimana proses dan prosedur hukum yang dijalankan petugas setiap harinya dan mengamati lebih jelas barang-barang yang tersedia di ruangan, seperti surat registrasi, bukti kejahatan, peralatan polisi, telepon, dan masih banyak lagi.
  3. Virtual Police Station (VPS) – Brampton, Kanada
    Kepolisian Brampton memilih untuk menggunakan kios yang tersebar di beberapa titik yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses langsung menuju nomor aduan kepolisian, yakni 24-7 yang nantinya bisa digunakan untuk melaporkan berbagai hal yang dilihat atau dialami.

 

Cara Kerja Polisi Siber Indonesia

Dibawah naungan Bareskrim Polri, polisi siber disebut dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Menurut Shafira (2021), mereka mempunyai tugas untuk menegakkan hukum kejahatan siber di Indonesia. Secara garis besar, terdapat dua kategori besar dari jenis kejahatan siber yang ditangani oleh polisi siber, yaitu sebagai berikut :

1) computer crime—kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama dalam operasi kejahatannya seperti peretasan, manipulasi data digital, web phising, serta gangguan/serangan terhadap sistem keamanan digital; dan 

2) computer-related crime—kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan, seperti pornografi dalam jaringan (daring), perjudian daring, pencemaran nama baik, pemerasan daring, penipuan doing, ujaran kebencian, pengancaman daring, akses ilegal, dan pencurian data (Patroli Siber, 2019)

 

Selain itu, menurut Argo Yuwono, Kepala Divisi Humas Polri, nantinya Tim Polisi Siber akan melakukan patroli siber di media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp untuk mengawasi akun-akun yang terindikasi mengandung konten hoaks dan hasutan di berbagai platform tersebut. Pada saat terjadi kejahatan di media sosial, pengguna juga dapat melaporkannya melalui laman patrolisiber.id. Ketika ada akun yang terindikasi melanggar UU ITE, selanjutnya tim akan melakukan kajian. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran, tim patroli siber akan mengirimkan direct message (DM) kepada yang bersangkutan. Tim juga akan bekerjasama dengan sejumlah ahli seperti ahli pidana, ITE, dan bahasa untuk mengurangi subjektivitas polisi dalam penindakan (Andryanto, 2021).

 

Model Penindakan dan Implikasinya

Langkah penindakan yang dilakukan oleh polisi siber berupa pengiriman pesan peringatan  melalui DM (Muhammad, 2021). DM akan berisi pemberitahuan bahwa konten mengandung pelanggaran. Pesan ini akan dikirimkan sebanyak dua kali dan dalam waktu 1×24 jam konten tersebut harus dihapus. Andaikata DM tersebut tidak diperhatikan maka polisi akan melakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi.

 

Model penindakan ini berimplikasi pada potensi timbulnya misinterpretasi karena niat baik untuk mengingatkan justru menjadi pesan upaya teror terhadap penyiar informasi di dunia maya. Model komunikasi tersebut tidak akan efektif pada semua orang. Bisa jadi masyarakat takut untuk menyampaikan informasi ke publik, alih-alih menjaga kebebasan berekspresi masyarakat justru makin takut berekspresi. Di sisi lain, sebagai negara demokrasi, model penindakan tersebut bisa mengganggu check and balance. Hal ini berpotensi menimbulkan kekacauan karena munculnya sikap tidak acuh dan antipati terhadap pemerintah, belum lagi memperburuk citra negara di dunia internasional. 

 

Selanjutnya, penindakan seperti ini juga berpotensi untuk melebihi wewenang hukum pada Polri. Melebihi wewenang yang dimaksud adalah secara langsung polisi seperti menjadi hakim dan jaksa sebab memvonis seseorang telah melanggar pasal tertentu. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan internal. Berapa banyak personil yang akan dikerahkan untuk memonitor berjuta-juta pengguna media sosial di Indonesia? Oleh karena itu, hal tersebut dirasa perlu untuk menjadi bahan pertimbangan. 

 

Refleksi

Menurut kami, kehadiran dari polisi siber sangatlah penting. Hal tersebut didasari karena pemakaian teknologi telah menyasar ke semua kalangan, baik anak muda, maupun orang dewasa. Tentu saja, dunia digital yang berkembang membuka banyak peluang kejahatan baru. Dengan adanya polisi siber, mereka dapat memberantas segala kejahatan yang bisa merugikan para pemakai ruang digital tersebut. 

 

Namun, ketakutan masyarakat untuk berpendapat bisa saja menjadi masalah baru bagi negara kita yang bercirikan demokrasi. Kebebasan berpendapat menjadi kunci keberhasilan sebuah negara demokrasi. Ketika kehadiran polisi siber menyebarkan ketakutan bagi masyarakat untuk berpendapat, pemerintah dan pihak kepolisian perlu menindaklanjuti kehadiran polisi siber tersebut.

 

Untuk mengatasi kemungkinan polisi siber memiliki wewenang yang tidak terbatas dalam menangani suatu kejadian yang dilaporkan, kepolisian perlu melibatkan ahli hukum untuk bekerja sama dalam menetapkan vonis kasus yang dilaporkan. Akan tetapi, pemberian pendidikan dan pemahaman dalam menindak perkara pelanggaran yang terjadi di media sosial juga dapat dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar para personel memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum dan tidak menimbulkan pelanggaran atas wewenang yang ada. 

 

Referensi

Andryanto, S. D. 2021. “Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya”. Tempo, 16 April. https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya 

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. 2019. “Tentang Kami”. Patrolisiber. https://patrolisiber.id/about

Muhammad, R. 2021. “Polisi Virtual Resmi Beroperasi, Seperti Apa Kerjanya?”. Asumsi, 25 Februari. https://asumsi.co/post/virtual-police-akan-utamakan-edukasi-warganet-bijak-bermedsos

Pribadi, A.A. 2021. “Membandingkan Konsep Virtual Police dari Berbagai Negara. Voi.id, 20 Januari.  https://voi.id/teknologi/27961/membandingkan-konsep-i-virtual-police-i-dari-berbagai-negara

Shafira, I. 2021. “Arti Kehadiran Polisi Siber Indonesia Bagi Warganet Indonesia”. Center For Digital Society, 5 Februari. https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/artxi-kehadiran-polisi-siber-indonesia-bagi-warganet-indonesia/

Stillman, D., & Stillman, J. 2017. Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace. New York : Harper Business Publisher.

The Associated Press. 2007. “Beijing Police Launch Virtual Web Patrol”. NBCNews, 28 Agustus. https://www.nbcnews.com/id/wbna20477258

Populer

Berita

Ekspresi

Riset

Produk Kami

Pengunjung :
52

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin