BPPM Equilibrium

Jadi Presiden di Indonesia: Harus Jawa dan Muslim?

Oleh: Andini Mahera Primawestri
Ilustrasi Oleh: Nabila Ayu

“Saya double minoritas. Saya sudah Batak, Kristen lagi. Jadi, saya bilang sudah cukup itu. Kita harus tahu. Ngapain saya menyakiti hati saya?” 

Begitulah komentar Luhut, ketika ditanyai mengenai kemungkinan dirinya menjadi presiden RI di masa mendatang dalam perbincangannya bersama Rocky Gerung pada YouTube RGTV Channel. Pernyataan yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) ini tidak sepenuhnya salah. Nyatanya, sejak merdeka hingga saat ini, dari tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, seluruhnya beragama Islam, dan enam di antaranya memang berasal dari suku Jawa. Bahkan, Jusuf Kalla pernah berkelakar bahwa butuh waktu 100 tahun sejak merdeka, Indonesia baru bisa memiliki presiden dari luar suku  Jawa. Namun, apakah benar politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)? 

Nyarwi Ahmad, Ph.D., dosen Departemen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), mengungkapkan bahwa sebenarnya dari sisi konstitusi tidak ada syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diskriminatif ataupun menyangkut unsur SARA. “Politik Indonesia itu sebenarnya memberi ruang bagi siapapun. Siapapun yang terbaik, siapapun yang berprestasi, punya peluang yang sama,” tuturnya. Di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen juga tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa presiden dan wakil presiden harus beragama Islam maupun beretnis Jawa. Bahkan dalam sebuah artikel, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam pemerintahan demokrasi yang dianut di Indonesia, setiap warga negara Indonesia berhak menjadi pemimpin negara, termasuk bagi warga nonmuslim. 

Lebih lanjut, Nyarwi memaparkan fakta bahwa alasan  presiden Indonesia selalu berasal dari kelompok mayoritas dipengaruhi oleh sistem pemilihan langsung yang dianut. Pemilih atau masyarakat memiliki preferensi dan latar belakangnya masing-masing yang otomatis memengaruhi mereka dalam menentukan calon pemimpinnya. Menurut data hasil sensus penduduk tahun 2010, sebanyak 40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia berasal dari suku Jawa dan sebanyak 87,18 persen dari populasi penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dampaknya, calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) yang berasal dari etnis Jawa dan beragama Islam memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam pemilihan umum (pemilu). Nyarwi juga memaparkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih tergolong pemilih sosiologis, yakni yang memilih berdasarkan asas kesamaan identitas pasangan calon dengan dirinya, baik dari aspek suku, agama, maupun asal daerah.  

Oleh karena itu, partai politik pun turut menjadikan fakta atau kondisi ini sebagai dasar acuan dalam mengusung pasangan capres dan cawapres. Era marketisasi politik, begitu lah Nyarwi menyebut fenomena yang sudah ada sejak tahun 2004 ini. “Tidak secara eksplisit disyaratkan seperti itu, tapi kan kondisi masyarakat Indonesia memang mayoritas muslim dan Jawa. Partai (politik) juga akhirnya menyesuaikan pasar,” lanjut Nyarwi. Pernyataan yang disampaikan Nyarwi tersebut juga sejalan dengan pendapat Mada Sukmajati, dosen Departemen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam salah satu artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com. Mada menjelaskan bahwa dominasi etnis Jawa di posisi presiden Indonesia dipengaruhi oleh partai politik yang mencalonkan dan perilaku memilih masyarakat Indonesia. 

Nyarwi juga sempat menyebutkan bahwa politik identitas merupakan hal yang natural dan tidak bisa dihindari. Politik identitas biasa dipahami sebagai cara berpolitik yang didasari oleh kesamaan identitas tertentu, seperti etnis, agama, gender, dan sebagainya. Menurut Nyarwi, seseorang lahir ke dunia pasti memiliki latar belakangnya masing-masing. Mereka tidak bisa memilih lahir dari suku mana, dengan agama apa. Ia menjelaskan bahwa politik identitas ini baru akan berbahaya jika dipolitisasi. 

Ketika ditanyai mengenai kemungkinan suatu saat nanti presiden Indonesia berasal dari kaum minoritas, Nyarwi mengatakan bahwa secara normatif hal tersebut sangat mungkin terjadi. Ia kembali menekankan betapa terbukanya sistem konstitusi Indonesia yang memberikan peluang kepada siapapun untuk berpolitik, termasuk kaum minoritas.  Di sisi lain, semua itu kembali lagi ke konteks masyarakat sebagai pemilih. Kalau menurut masyarakat calon ini memang layak, terlepas dari asalnya bukan dari kaum mayoritas, mungkin saja bisa terpilih.  Ia menyebut bahwa pemimpin dari kalangan minoritas sudah terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Maka, hanya tinggal masalah waktu hal tersebut juga terjadi di tingkat nasional

Di akhir penjelasannya, Nyarwi menyebutkan beberapa faktor yang bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika kita hendak menentukan capres dan cawapres pilihan kita. Ia memaparkan bahwa sebagai pemilih kita harus memperhatikan karakter dan kompetensi dari capres dan cawapres tersebut. Misalnya, mampukah mereka membawa masyarakat Indonesia dengan selamat di tengah isu krisis global, bencana alam, kesehatan, dan isu lainnya. Selain itu, cari pasangan calon yang menawarkan visi, misi, dan kebijakan yang jelas dan terukur. Nyarwi juga menekankan, bahwa di era global kompetitif ini, kita harus mencari pemimpin bukan hanya untuk menjadi brand dari Indonesia, tetapi juga yang bisa mem-branding Indonesia menjadi negara yang kompetitif.

Aulia, Syifa. 2022. Luhut Binsar Pandjaitan Hilang Ambisi Jadi Capres: Saya Ini Dobel Minoritas. Diakses 8 November 2022, dari https://www.tvonenews.com/berita/nasional/69602-luhut-binsar-pandjaitan-hilang-ambisi-jadi-capres-saya-ini-dobel-minoritas?page=2

Azanella, Luthfia Ayu. 2018. Hampir Semua Presiden RI Beretnis Jawa, Apa Sebabnya? Diakses 12 November 2022, dari https://nasional.kompas.com/read/2018/08/13/17495631/hampir-semua-presiden-ri-beretnis-jawa-apa-sebabnya 

Lesmana, Agung Sandi. 2020. Bilang Non Muslim Bisa Jadi Presiden, Jokowi: Dulu Wakil Saya Orang Kristen. Diakses 16 November 2022, dari https://www.suara.com/news/2020/02/14/135558/bilang-non-muslim-bisa-jadi-presiden-jokowi-dulu-wakil-saya-orang-kristen

Solverwp- WordPress Theme and Plugin