Apa yang pertama kali terlintas di kepala Anda ketika mendengar kabar bahwa ibu kota tercinta akan dipindah? Sedih? Senang? Bingung? Marah? Tentu akan ada banyak pro dan kontra terhadap kebijakan ini. Mungkin, sebagian kita bertanya-tanya: apa pentingnya sih ibu kota itu? Mengapa Jakarta dinilai tidak bisa lagi menjadi ibu kota Indonesia? Apakah keputusan pemindahan ibu kota ini sudah tepat dilakukan?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota merupakan kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara dan juga tempat dihimpunnya unsur-unsur administratif negara tersebut. Jakarta mulai menyandang gelar ibu kota saat masa pendudukan Belanda dan Jepang. Panitya Agung yang dibentuk oleh Soekarno lalu memutuskan untuk tetap mempertahankan predikat ibu kota untuk Jakarta. Pertimbangan penempatan ini salah satunya dikarenakan tidak ada kota lain yang memenuhi kriteria, sehingga Jakarta dipilih menjadi ibu kota sebab dianggap paling strategis dan mempunyai infrastruktur yang memadai untuk menyokong eksistensi ibu kota negara. Tidak lepas juga kisah historis mulai dari pergerakan pada tahun 1908, Sumpah Pemuda, hingga proklamasi kemerdekaan yang membuat Jakarta dinilai tepat untuk dijadikan sebagai ibu kota.
Namun, pada 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama jajaran menteri terkait beserta Gubernur DKI mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan pindah ke kota lain. Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara adalah lokasi yang dipilih dan disepakati sebagai pusat pemerintahan Indonesia menggantikan Jakarta. Dilansir dari CNN Indonesia, Jokowi dalam pidatonya di Istana Negara mengatakan bahwa beban Jakarta dan Pulau Jawa sudah sangat berat dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Selain itu, mengutip dari kumparan.com, dalam wawancara melalui sambungan telepon, Bambang Brodjonegoro selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, mengatakan bahwa Jakarta menghadapi beban yang sangat berat. “Saat ini Jakarta menjadi pusat segalanya, dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Ditambah lagi dengan kondisi fisik Jakarta sendiri, di mana terjadi kemacetan yang relatif sangat parah,” ujarnya. Namun, apakah faktor-faktor itu lantas bisa menjamin keberadaan ibu kota di Kalimantan akan bertahan dalam waktu lama (atau setidaknya lebih lama dari Jakarta)? Atau mungkin ibu kota kita akan terus menerus berpindah-pindah?
Pindah Karena Banyaknya Kendaraan Bermotor
Menurut data yang dilansir dari Katadata.co.id, Jakarta kini mengalami sebuah masalah bernama uncontrolled private vehicle. Data menunjukkan terdapat kenaikan baik dari jumlah sepeda motor maupun mobil yang beroperasi di Jakarta sebesar 5,2% dan 6,4%. Hal ini semakin diperkuat lagi dengan grafik yang disajikan oleh intrix.com yang menunjukkan bahwa Jakarta berada di urutan ke-12 sebagai kota termacet di dunia. Peningkatan ini tentunya banyak berfaktor pada tingginya mobilitas di Jakarta sebagai ibu kota. Pemerintah beranggapan bahwa dengan memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dapat menanggulangi masalah kendaraan yang berujung ke kemacetan ini. Pasalnya, dalam artikel diskominfo.kaltimprov.go.id, Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Roni Ifransyah, mengatakan bahwa Kalimantan Timur sendiri memiliki potensi pertumbuhan kendaraan roda dua berkisar antara 1500-2000 unit per bulannya sedangkan untuk roda empat hanya sekitar 400-500 unit. Dengan data pertumbuhan kendaraan bermotor ini, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Salman Lumoindong, beranggapan bahwa akan terjadi kemacetan parah di Kota Samarinda dalam lima hingga sepuluh tahun lagi.
Krisis Air Bersih yang Menghantui
Jakarta pada tahun 2018 menurut Katadata.co.id mengalami population density hingga 15.663 jiwa per kilometer persegi. Banyaknya populasi ini mengakibatkan masalah yang menjadi pekerjaan rumah pula. Misalnya, krisis air bersih yang menghantui. Kondisi air tanah di Jakarta sudah sangat kotor dan terkontaminasi oleh besi, mangan, dan bakteri E. coli. Hal ini menurut LIPI berakibat pada sulitnya masyarakat Jakarta untuk mendapatkan air bersih. Namun, bukan berarti di Kalimantan Timur sendiri bisa lebih bebas dari krisis air bersih ini. Misalnya, dalam data Status Lingkungan Hidup Indonesia (2012) menunjukkan bahwa wilayah Kalimantan Timur masuk dalam area yang langka air tanah. Di samping itu, provinsi ini juga tercatat sebagai salah satu daerah yang sungai dan danaunya tercemar sehingga kualitas air permukaannya dianggap buruk.
Dana Pemindahan Ibu Kota Bukan Jaminan Masalah Ibu Kota Selesai
Tidak hanya karena alasan di atas, kita juga harus menengok dana pemindahan yang fantastis. Tentunya total anggaran ini membuat kita berpikir, apakah pemindahan ibu kota ini sebanding dengan manfaatnya di kemudian hari?
Sejatinya, pemindahan ibu kota berarti pemindahan fokus pemerintahan dan institusi-institusinya. Total biaya pemindahan kota dihitung-hitung akan mencapai Rp466 triliun dengan sumber dana paling besar bertumpu pada skema kerjasama pemerintah dengan swasta sebesar 54,6% dari total pembiayaan ibu kota. Sisanya ditanggung oleh pihak swasta. Dengan uang sebanyak ini, bukankah pemerintah lebih baik meningkatkan lebih banyak kualitas kota dan fasilitas penduduk?
Tidak hanya itu, kasus beberapa negara yang gagal dalam memindahkan ibu kota mereka dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Indonesia. Contoh, Myanmar yang memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005 pemindahan ini dilakukan karena Naypyidaw dinilai memiliki letak kurang strategis sebagai ibu kota. Negara lain seperti Tanzania juga dinilai gagal dalam memindahkan ibu kotanya. Dilihat dari perkembangan pembangunan di ibu kota baru Tanzania, Dodoma yang sangat lambat menjadi faktor utama penyebab kegagalan ini. Dengan begitu, tidak selamanya pemindahan ibu kota berhasil menyelesaikan masalah dari ibu kota sebelumnya karena ada implikasi masalah lain yang tercipta. Nah, sekarang kembali lagi pada pilihan pendapat masing-masing: apakah ibu kota Indonesia perlu pindah atau tidak?
(Penulis: Putri Butarbutar dan Shafira Jessenia Jasmine/EQ
Ilustrasi: Fatin/EQ)
