Lini Masa: Oktober 2015

Pada awal bulan Oktober ini, Presiden Jokowi telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ketiga, keempat, dan kelima. Bulan September lalu Presiden Jokowi telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pertama yang berisi tentang deregulasi, debirokratisasi, dan kepastian hukum untuk mendirikan usaha , serta paket kebijakan ekonomi jilid kedua yang mendorong arus investasi masuk. Paket kebijakan ekonomi jilid ketiga yang diumumkan pada hari Rabu (7/10) ini mencakup tiga kebijakan, yaitu penurunan harga komoditas (BBM, tarif listrik, dan gas), perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), dan penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Setelah pemerintah mengeluarkan paket ekonomi ketiga, pada hari Kamis (15/10) pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi keempat yang berisi tentang sistem pengupahan dengan membentuk formula Upah Minimum Regional (UMP). Terakhir, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid kelima pada hari Kamis (22/10). Paket ini berisi tentang revaluasi aset dan penghindaran pajak berganda atas real estate, properti, dan infrastruktur serta kebijakan deregulasi bagi perbankan syariah.
Lima paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dari bulan September hingga Oktober 2015 disinyalir dapat memberikan ekspektasi positif untuk nilai tukar rupiah. Menurut data dari Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah pada bulan September 2015. Pada akhir September 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp14.730,00. Akan tetapi, kondisi nilai tukar rupiah menguat secara signifikan pada bulan Oktober 2015. Pada akhir penutupan hari Senin, 26 Oktober 2015 nilai tukar rupiah sebesar Rp13.643,00 per dollar AS.
Selain itu, pada bulan Oktober Presiden Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan menteri ESDM, Sudirman Said, dan Presiden Komisaris PT Freeport-McMoRan, James R. Moffet, untuk membahas perpanjangan kontrak karya PT Freeport-McMoRan. Menteri ESDM memberikan sinyal untuk perpanjangan operasi setelah pemerintah selesai menata ulang regulasi di bidang mineral dan batu bara. Perpanjangan kontrak akan diberikan apabila regulasi baru sudah diimplementasikan. Konsekuensi atas persetujuan tersebut, Freeport akan memberikan tambahan investasi sebesar US$ 18 miliar atau sekitar Rp 241,9 triliun. Di lain pihak, Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, menyayangkan keputusan yang diambil oleh Sudirman Said. Beliau beranggapan bahwa pembahasan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Pembahasan kontrak karya yang akan berakhir pada tahun 2021 baru bisa dilakukan pada tahun 2019.
Rencana kegiatan Presiden Jokowi selanjutnya adalah melakukan ground breaking dalam rangka awal pembangunan kereta api di Kalimantan. Kereta api ini akan digunakan sebagai alat transportasi komoditas maupun penumpang. Proyek ini ditargetkan akan selesai dalam waktu lima tahun dengan panjang jalur kereta sekitar 900 kilometer yang tediri dari dua jalur. Jalur pertama menghubungkan Kutai Barat ke Balikpapan, sedangkan jalur kedua menghubungkan Kutai Kertanegara ke KEK Batua Trans Kalimantan Selatan. Pembangunan ini didanai oleh investor Rusia dari perusahaan Russian Rail Ways dengan nilai investasi sebesar Rp 72 triliun.
Meskipun demikian, pembangunan akan sedikit terhambat karena pemerintah saat ini menghadapi defisit anggaran yang melebar. Ruang fiskal yang diperlebar dengan pengurangan subsidi BBM akan nampak semu dengan pola penerimaan pajak yang sama seperti tahun lalu. Saat ini pemerintah telah menarik hutang senilai Rp 259,3 triliun atau sekitar 2,2 persen dari jumlah PDB untuk memperluas ruang fiskal. Dengan minimnya ruang fiskal, anggaran infrastruktur akan terancam dipotong. Pemotongan anggaran infrastruktur akan menghambat laju pembangunan proyek-proyek yang sudah direncanakan.
 
Sumber: Kompas dan Tempo
(Divisi Penelitian/EQ)