Kasus korupsi e-KTP yang kini diusut oleh KPK menjadi polemik bagi Indonesia. Penyalahgunaan dana sebesar Rp2,3 triliun tersebut merupakan kasus korupsi terbesar yang ditangani oleh KPK, setelah kasus Hambalang dan kasus pengadaan simulator SIM. Pada bulan Maret ini, KPK melalui surat dakwaannya mengungkapkan nama-nama yang dituding ikut menikmati korupsi dana e-KTP ini. Nama-nama yang disebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anggota dan jajaran ketua DPR, menteri dan mantan menteri, petinggi partai, pengusaha, hingga gubernur. Sejauh ini KPK baru menetapkan dua tersangka, yaitu Sugiharto dan Irman. Mereka adalah mantan pejabat di Kemendagri, dimana pada saat proyek e-KTP berlangsung, Sugiharto adalah mantan pembuat komitmen dan Irman menjabat kuasa pengguna anggaran.
Respon dari para tokoh yang disebut dalam dakwaan KPK cukup beragam, tapi pada garis besarnya, mereka membantah tudingan tersebut. Mantan Mendagri Gamawan Fauzi membantah menerima USD4,5 juta dan Rp50 juta terkait proyek e-KTP. Ia mengklarifikasi bahwa Rp50 juta yang dia dapatkan adalah honor sebagai pembicara di kunjungan kerjanya.
Lain halnya dengan Miryam S Haryani selaku mantan anggota Komisi II DPR. Pada sidang e-KTP yang digelar pada 23 Maret kemarin, Miryam mencabut keterangan dalam bukti acara pemeriksaan (BAP) terkait dengan penerimaan dana hasil korupsi. Dalam dakwaan, Miryam disebut pernah meminta uang kepada Irman sebesar USD100 ribu untuk biaya kunjungan kerja Komisi II DPR. Miryam juga meminta uang Rp5 milyar kepada Irman untuk kepentingan operasional Komisi II. Uang tersebut disampaikan jaksa kepada KPK dibagikan secara bertahap dengan perincian salah satunya untuk 4 orang pimpinan Komisi II yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno dan Taufik Effendi masing-masing sejumlah USD25.000. Menurut pengakuan Miryam, keterangan itu dibuat karena ia merasa terancam oleh perkataan penyidik KPK. Oleh karena itu, ia mencabut keterangan BAP, yang membuat hakim dan pengunjung sidang curiga. Masih banyak nama lain yang terkait dengan kasus ini, namun kejelasan status mereka masih menunggu hasil penyidikan KPK.
Tanggapan berbeda diungkapkan oleh Fahri Hamzah selaku wakil ketua DPR saat dikonfirmasi mengenai kasus ini. Selain membantah keterlibatannya dalam kasus ini, Fahri juga resah dengan terseretnya nama-nama anggota DPR yang terlibat. Dalam surat dakwaan KPK memang tercatat ada 26 anggota DPR periode 2009-2014, dimana sebagian dari mereka terpilih lagi menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Fahri mengungkapkan kekecewaannya akan kerahasiaan pejabat-pejabat dan institusi-institusi seperti DPR yang dirusak dengan kasus ini. Ia juga mengatakan ada yang tidak beres dengan pengusutan kasus e-KTP oleh KPK, oleh karena itu ia akan mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki masalah yang terjadi. Menurutnya, hak angket tidak akan mengintervensi proses penyidikan di KPK.
Selain kasus korupsi e-KTP, bulan ini juga diwarnai dengan konflik turunnya izin pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang oleh Pemprov Jawa Tengah. Dengan nilai investasi Rp4,9 triliun, pabrik yang berkapasitas produksi 3 juta ton semen per tahun itu direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April. Pada bulan Januari lalu, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah mencabut izin lingkungan Semen Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No 660.1/4 Tahun 2017, namun kemudian Ganjar menerbitkan kembali izin pembangunan pabrik semen seluas 405 hektare ini sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tim Komisi Penilaian Amdal. Inkonsistensi Ganjar memicu kemarahan sebagian warga Rembang menolak pembangunan pabrik semen karena mengambil lahan sawah mereka. Dengan dukungan beberapa LSM seperti Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan YLBHI, tuntutan warga Rembang ini berujung pada aksi unjuk rasa pengecoran kaki oleh para petani di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka mengatakan bahwa pabrik ini merusak Gunung Kendeng dan mencemari sumber air warga desa yang digunakan untuk bertani dan kebutuhan sehari-hari mereka.
Di sisi lain, terdapat pihak yang pro terhadap pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia. Menurut Kepala Desa Pasuncen, Salamun, warga di desanya setuju dengan pembangunan pabrik semen karena berdampak positif bagi kehidupan warga sekitar. Pertama, jumlah pengangguran akan berkurang karena terbukanya lapangan pekerjaan baru. Kedua, PT Semen Indonesia juga membangun saluran pipa dan pengairan sehingga warga menjadi lebih mudah dalam mendapatkan air.
Kabar lain juga datang dari PT Pertamina. PT Pertamina telah menunjuk Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 16 Maret kemarin. Pemilihan Dirut baru ini dalam rangka mencari pengganti Dwi Soejipto dan Ahmad Bambang, Dirut dan Wakil Dirut Pertamina sebelumnya yang dicopot pada Februari karena perselisihan keduanya yang menyebabkan kepemimpinan ganda. Kejadian “matahari kembar” ini merupakan sebuah gangguan bagi perusahaan Pertamina karena kebijakan-kebijakan yang diambil harus diputuskan oleh satu orang.
Elia Massa berpengalaman di sektor industri dengan pernah bekerja di PT Indofood Sukses Makmur, PT Kiani Kertas, sampai PT Jababeka. Elia juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Elnusa, yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina. Selain itu, Elia juga bergabung dengan PTPN III pada April 2016. Ia ditugaskan untuk mengkoordinasikan 14 perusahaan perkebunan negara dengan jumlah pegawai sebanyak 139.000. Dalam masa jabatannya, lulusan ITB dan ASEAN Institute of Management Filipina ini sukses merestrukturisasi PTPN dengan memangkas jumlah direksi menjadi maksimal hanya tiga orang.
Dengan tugas baru yang dijalankan, Elia menyatakan akan melakukan pembenahan internal PT Pertamina terlebih dahulu. Konsolidasi internal diperlukan supaya membangun tim kerja yang kuat dan solid. Selain itu, pembenahan harus dimulai dari jajaran pemimpin direksi sehingga bisa dijadikan teladan. Elia juga menyatakan bahwa perlu adanya indikator yang jelas baik itu sumber daya manusia maupun program kerja.
Referensi:
- https://nasional.sindonews.com/read/1188889/13/gamawan-fauzi-siap-dikutuk-bila-terima-aliran-uang-proyek-e-ktp-1489650947
- https://news.detik.com/berita/d-3455645/geger-pengakuan-dan-pencabutan-bap-miryam-di-sidang-e-ktp
- http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/12433801/curigai.pengusutan.kasus.korupsi.e-ktp.fahri.hamzah.usulkan.angket
- http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2367117/ditolak-kerasmenperin-dukung-pabrik-semen-rembang
- http://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/19222541/soal.penerbitan.izin.baru.pabrik.semen.di.rembang.ganjar.dinilai.membangkang
- https://news.detik.com/berita/d-3452919/cerita-warga-sekitar-pabrik-semen-rembang-tentang-demo-pro-kontra
- https://m.tempo.co/read/news/2017/01/26/090840022/dualisme-kepemimpinan-ganggu-kinerja-pertamina
- https://finance.detik.com/sosok/3448485/ini-profil-elia-massa-manik-dirut-baru-pertamina
- http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/897283-dirut-pertamina-fokus-benahi-internal
(Theodore Nataniel/EQ)
