Gurauan Kabinet Jokowi

Lucu. Kabinet Presiden Joko Widodo lagi-lagi membuat gurauan yang mencuri perhatian masyarakat. Gurauan ini terjadi ketika satu menteri bertengkar dengan menteri lain akibat perbedaan pendapat dalam sejumlah isu. Pertengkaran antar anggota kabinet ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli merupakan sosok paling kontroversial. Hari pertama setelah ia dilantik, ia sudah berselisih dengan beberapa anggota kabinet salah satunya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno. Rizal terlihat tidak senang dengan pembelian pesawat berbadan besar oleh Garuda Indonesia Airways yang disetujui oleh Rini. Media massa pun dijadikan Rizal sebagai senjata untuk menyerang Rini.
Tidak hanya berselisih dengan Rini, Rizal pun juga berselisih dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said. Mereka memiliki pandangan dan pendapat berbeda dalam hal perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia dan rencana eksplorasi gas di Blok Masela. Lagi-lagi media sosial dijadikan senjata pribadi Rizal untuk menyerang menteri yang tidak berada di bawah koordinasinya itu.
Perselisihan lain juga terjadi antara Rini dan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sudirman Said juga terlibat konflik pendapat dengan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong mengenai impor beras. Saling sindir juga terjadi di media sosial Twitter antara Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar.
Perbedaan pendapat dan perdebatan keras itu sangat diperlukan untuk menghasilkan keputusan terbaik. Argumentasi kritis dan keras pun diperlukan dalam penyusunan kebijakan. Silang pendapat seharusnya dilakukan di ruangan tertutup, sebelum akhirnya Presiden mengambil dan menetapkan suatu keputusan. Kemudian, apabila Presiden sudah menetapkan suatu keputusan, para anggota kabinet harus patuh dan tidak memiliki wewenang untuk berargumen. Biarkan masyarakat dan parlemen yang menilai baik atau buruknya keputusan tersebut.
Perdebatan atau silang pendapat secara ‘buka-bukaan’ yang sering dilakukan anggota kabinet tidak ada manfaatnya dan berdampak buruk pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perdebatan yang dilandasi kepentingan pribadi dan kelompok akan berujung menjadi perdebatan yang tidak sehat dan jauh dari kebaikan masyarakat.
Pemerintah pun akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persoalan yang mendesak. Kegaduhan para menteri ini akan membuat investor asing tidak ingin berinvestasi di Indonesia. Padahal Indonesia sangat membutuhkan fresh money yang berasal dari para investor asing untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.
Perdebatan tak sehat sesama menteri tidak bisa dibiarkan. Presiden harus segera mengambil langkah untuk memperbaiki manajemen pemerintahannya. Langkah awal yang tepat adalah Presiden Jokowi harus mengambil keputusan terhadap persoalan yang menjadi bahan perdebatan. Dengan begitu, tidak ada lagi menteri yang mengatasnamakan Presiden di media massa dan masyarakat.
Persoalan mengenai rencana eksplorasi Blok Masela harus segera diselesaikan karena ini berkaitan langsung dengan urusan finansial. Jika rencana eksplorasi Blok Masela sudah disetujui dan segera dimulai, maka negara sudah meraup pendapatan dari ladang gas alam ini pada tahun 2025. Namun, akan terjadi sebaliknya jika eksplorasi Blok Masela diundur terus menerus. Negara akan mengalami kerugian sedikitnya US$ 3,6miliar atau sekitar Rp 49triliun.
Bersikap tegas kepada menteri merupakan cara lain untuk menghentikan perselisihan ini. Presiden sudah kerap mengingatkan para menteri untuk tidak cekcok di media massa. Kenyataannya, beberapa menteri tidak mengindahkan peringatan dari Presiden. Seharusnya Presiden bisa bersikap lebih tegas dan berani memberikan sanksi kepada menteri yang bandel.
Kesadaran diri dari para menteri sangat dibutuhkan. Para menteri yang merasa sudah tidak layak akan lebih baik langsung menghadap kepada Presiden dan mengundurkan diri secara terhormat. Hal itu akan membuat Presiden lebih leluasa dalam mengatur dan meluruskan roda kekuasaannya.
Presiden Joko Widodo harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Apabila tidak segera diselesaikan maka Presiden Joko Widodo akan meninggalkan dua kesan di mata publik. Pertama, presiden dianggap sengaja membiarkan persoalan ini agar terwujudnya keseimbangan politik. Kedua, presiden dianggap tidak berkompeten dalam memanajemen pemerintahannya. Para pemilih Jokowi banyak menaruh harapan pada Jokowi. Jika ia tidak bisa menyelesaikan konflik di kabinetnya sendiri, maka harapan para pemilih akan runtuh.
(Try Luthfi Nugroho/EQ)