BPPM Equilibrium

Konflik Global Katalis Kenaikan Harga CPO dan CO, Bagaimana Kebijakan yang Tepat?

Oleh: Adhitya Prabandaru, Cindra Karunia, dan Kefas Prajna Christiawan

Kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan crude oil (CO) di pasar global telah terjadi sejak pertengahan 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya ketidakpastian ekonomi dan hambatan distribusi. Di sisi lain, adanya perang antara Rusia dengan Ukraina turut memperparah harga CPO dan CO secara global. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia sebagai produsen terbesar CPO di dunia? Siapa yang paling dirugikan dari tragedi ini? Seluruh jawabannya terhimpun pada Forum Diskusi Insidental (FDI #1) yang diselenggarakan pada 28 Mei 2022. Diskusi yang diinisiasi Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (BEM FEB UGM) tersebut menghadirkan Dosen FEB UGM, Traheka Erdyas Bimanatya, sebagai narasumber yang mengupas tema “Menilik Implikasi Kenaikan Harga Minyak Mentah dan Kebijakannya”.

Perbedaan Antara CPO dan CO serta Asosiasi Keduanya

CPO dan CO memiliki perbedaan signifikan dari sisi pemanfaatan dan bahan bakunya. CPO atau minyak kelapa sawit mentah diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah (mesocarp) kelapa sawit. CPO dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan, kimia, hingga kosmetik. Sedangkan CO atau minyak bumi mentah adalah senyawa hidrokarbon kompleks yang terdapat di dalam bumi dan umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak (BBM).

Studi yang dilakukan oleh Fitrady et al. (2022) dengan model autoregressive distributed lag model (ARDL) menunjukkan bahwa tidak ada asosiasi antara CPO dan CO. Artinya, penyebab kenaikan harga dari dua komoditas tersebut tidak saling terkait. Studi yang sama menjelaskan bahwa harga CPO hanya memiliki asosiasi dengan minyak bunga matahari (SFO) dan minyak kedelai (SBO). Setiap kenaikan harga SFO dan SBO, masing-masing sebesar 1%, akan menaikkan harga CPO sebesar 0,63% dan 1,64%.

Kenaikan Harga CPO dan CO

Grafik kenaikan harga CPO dan CO mengalami tren positif sejak Juli 2020. Hingga Maret 2022, kenaikannya dapat dibagi ke dalam tiga periode waktu. Pada periode Juli 2020 hingga Januari 2021, tren kenaikan harga CPO dan CO disebabkan oleh motif spekulasi investor yang cenderung untuk membeli sebanyak mungkin komoditas tersebut. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh ketakutan akan kondisi pasar minyak akibat pandemi global. Kenaikan selanjutnya terjadi pada periode awal tahun 2021 yang disebabkan oleh hambatan dalam distribusi CPO dan CO. Periode kenaikan terakhir, yaitu pada kuartal I-2022, terjadi akibat dampak dari perang Rusia dengan Ukraina.

Dampak perang Rusia terhadap fluktuasi harga CO pada kuartal I-2022 disebabkan oleh dua hal, yaitu ketidakpastian yang meningkat dan disrupsi pasokan. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan investor cenderung membeli lebih banyak komoditas dibandingkan biasanya. Dalam jangka pendek, hal ini menyebabkan naiknya permintaan yang kemudian menaikkan harga CO global. Sedangkan penyebab kedua, disrupsi pasokan, dipengaruhi oleh embargo ekonomi Rusia. Embargo tersebut menyebabkan Rusia, sebagai eksportir CO terbesar kedua di dunia, tidak dapat melakukan transaksi CO di pasar global yang memicu kelangkaan.

Dari pasar CPO, terhambatnya pasokan SFO dari Rusia dan Ukraina–sebagai eksportir utama minyak bunga matahari–membuat pasar beralih ke komoditas substitusi. Traheka, dalam diskusi FDI #1, menjelaskan bahwa hambatan distribusi tersebut menyebabkan kelangkaan yang membuat pasar beralih ke CPO dan rapeseed. Naiknya permintaan CPO–yang tidak dibarengi dengan peningkatan penawaran–membuat mekanisme pasar menaikkan harga CPO global.

Kebijakan yang Dikeluarkan Pemerintah untuk Menstabilkan Harga CPO dan CO 

Untuk merespons meroketnya harga CPO dan CO, pemerintah Indonesia memutar otak dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru guna menstabilkan daya beli masyarakat. Beberapa kebijakan, seperti kebijakan satu harga, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sejak awal 2022. Menurut salah satu dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Catur Sugiyanto, tingginya harga CPO yang melebihi harga minyak goreng memicu banyak pelaku usaha yang memilih untuk menghentikan produksinya. Hasilnya, alokasi kebijakan DMO menjadi kurang efektif karena tidak ada pabrik yang memproses CPO menjadi minyak goreng. Serangkaian kebijakan yang telah dikeluarkan ternyata belum sanggup untuk mengatasi mahalnya harga CPO. Pemerintah pun menetapkan kebijakan ekstrem berupa larangan ekspor CPO sejak 28 April 2022.

Kebijakan moratorium ekspor pada akhir April lalu menuai pro kontra dari beberapa pihak. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan pasokan dan menurunkan harga CPO di dalam negeri, kebijakan tersebut dinilai akan merugikan petani kecil dalam jangka panjang. Selain itu, kebijakan pelarangan ekspor dikhawatirkan akan menguntungkan negara produsen minyak sawit lain serta meningkatkan potensi turunnya devisa ekspor Indonesia. Menurut Traheka, posisi Indonesia sebagai produsen utama CPO tidak akan jatuh begitu saja karena adanya larangan ekspor CPO. Meskipun demikian, pelarangan ekspor CPO dapat memicu turunnya daya saing Indonesia karena banyak produsen luar negeri yang mempertimbangkan untuk melakukan impor ke negara lain. Lebih lanjut, Traheka menjelaskan bahwa penurunan daya saing tidak akan terjadi secara drastis, melainkan secara perlahan dari waktu ke waktu.

Dibukanya Kembali Keran Ekspor CPO

Pada tanggal 17 Mei 2022 lalu, petani sawit di Indonesia melakukan unjuk rasa terhadap jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Indonesia dan menuntut keran ekspor CPO segera dibuka kembali. Kemudian, pada tanggal 23 Mei 2022, pemerintah merespons unjuk rasa tersebut dengan membuka kembali keran ekspor CPO. Profesor Catur Sugiyanto menuturkan bahwa adanya komitmen terhadap konsumen atau masyarakat dan keterbukaan informasi yang lebih transparan terhadap struktur dan mekanisme produksi sawit di Indonesia dapat menjadi langkah ke depan untuk menstabilkan gejolak harga CPO di tanah air. Hal ini menyebabkan gap atau excess demand dapat lebih dikalkulasi dan ditata alur distribusinya. Namun, harga CPO hari ini (8 Juni 2022) masih mengalami kenaikan hingga 6.509 MYR/ton. 

Catur Sugiyanto menyarankan agar pemerintah melakukan intervensi melalui pajak ekspor dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pendapatan ekspor membuat posisi BPDPKS semakin kuat sehingga dapat mengintervensi pasar CPO. Kalkulasi dan proporsi alokasi kelapa sawit terhadap beberapa turunannya seperti CPO, biofuel, atau lainnya juga perlu diperhatikan. Maka dari itu, pemerintah perlu memprioritaskan alokasi mana yang paling tepat untuk saat ini agar harga CPO di masyarakat dapat kembali stabil. 

Kebijakan-kebijakan pemerintah tentu saja ditujukan untuk mendukung semua pihak, baik masyarakat, petani, produsen, atau pengusaha. Kebijakan sebelumnya yaitu HET dan DMO tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga HET, pengawasan ekspor dan distribusi pemenuhan kebutuhan nasional yang masih belum efektif, serta keinginan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan memanfaatkan tingginya permintaan CPO di pasar global. Ke depannya, diharapkan pihak-pihak kuat seperti pemerintah dan pengusaha dapat memperhatikan kondisi pihak yang lebih lemah seperti masyarakat dan petani agar terjadi keseimbangan dan kestabilan harga CPO yang lebih menguntungkan bagi semua pihak.

Pengunjung :
53

Solverwp- WordPress Theme and Plugin